Jakarta – Sejumlah ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan mempertahankan BI Rate di level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) April 2026. Proyeksi itu muncul di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, ketidakpastian geopolitik, dan risiko kenaikan inflasi jika harga energi global terus meningkat.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai ruang penurunan suku bunga acuan saat ini belum terbuka. “Ruang cut rate sudah habis karena ekspektasi inflasi yang lebih tinggi,” kata Andry saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 22 April 2026, seperti dikutip dari Antara.
Andry memperkirakan rupiah masih akan berada di bawah tekanan dalam satu hingga tiga bulan ke depan. Pada periode itu, nilai tukar diproyeksikan bergerak di kisaran Rp 17.000-an per dolar AS.
Pandangan senada disampaikan Department Head of Macroeconomic and Financial Market Research Permata Bank, Faisal Rachman. Ia menilai peluang penurunan BI Rate semakin terbatas karena gejolak geopolitik diperkirakan belum mereda dalam waktu dekat.
Faisal mengatakan sentimen terhadap rupiah memang mulai membaik. Namun, tekanan musiman pada kuartal kedua dari pembayaran imbal hasil aset domestik kepada investor nonresiden masih berpotensi menahan penguatan mata uang Garuda.
Menurut dia, rupiah masih punya ruang menguat pada semester kedua karena saat ini dinilai relatif undervalued. Penguatan ke bawah Rp 17.000 per dolar AS tetap terbuka jika pertumbuhan ekonomi tetap resilien, inflasi terjaga, dan keberlanjutan fiskal kuat, terutama melalui perbaikan penerimaan negara.
“Jika semua hal tersebut dapat terwujud, maka bisa jadi katalis positif Indonesia,” ujar Faisal. “Meski jika pun ke bawah Rp 17.000 per dolar AS, namun masih di kisaran Rp 16.800-16.900 per dolar AS.”
Sementara itu, ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyoroti turunnya inflasi umum menjadi 3,48 persen secara tahunan pada Maret 2026. Penurunan itu, kata dia, sejalan dengan mulai meredanya low-base effect dari diskon tarif listrik sebelumnya.
Namun, Riefky mengingatkan bahwa penurunan inflasi tersebut dibayangi meningkatnya ketidakpastian global setelah eskalasi konflik Amerika Serikat-Iran. Kondisi itu berisiko mendorong inflasi impor lewat kenaikan harga energi dan memicu volatilitas di pasar keuangan global.
Ia juga menilai guncangan eksternal akan memengaruhi arah kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve. Meski suku bunga acuan The Fed masih ditahan, rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Maret menunjukkan perbedaan pandangan, dengan sebagian anggota menilai risiko inflasi masih tinggi dan membuka peluang kenaikan bunga, sementara sebagian lain mulai mempertimbangkan pemangkasan di tengah risiko perlambatan ekonomi.
Kombinasi tekanan inflasi dan pelemahan pertumbuhan, menurut Riefky, dapat meningkatkan risiko stagflasi dan mempersempit ruang kebijakan The Fed. “Dan mendorong pendekatan wait and see sambil mencermati perkembangan konflik ke depan,” ujarnya.
Riefky juga mencatat adanya arus keluar modal bersih sekitar US$ 1,47 miliar di pasar keuangan Indonesia pada periode pertengahan Maret 2026 hingga pertengahan April 2026, dengan pola yang berbeda di tiap kelas aset. Dalam periode yang sama, rupiah tertekan secara moderat dan melemah 0,88 persen secara bulanan dari Rp 16.975 per dolar AS menjadi Rp 17.125 per dolar AS.
“Ini melewati ambang psikologis Rp 17.000 per dolar AS,” kata Riefky.
Di sisi lain, Bank Indonesia disebut terus melakukan intervensi. Kondisi itu tercermin dari penurunan cadangan devisa sekitar US$ 3,7 miliar, dari US$ 151,9 miliar pada Februari 2026 menjadi US$ 148,2 miliar pada akhir Maret 2026.
Riefky menilai pelonggaran moneter yang terlalu dini berisiko memicu arus keluar modal dan menekan rupiah di tengah inflasi yang masih tinggi. Sebaliknya, sikap terlalu hati-hati dapat memperketat kondisi keuangan dan menahan aktivitas ekonomi domestik.
Atas dasar itu, ia memperkirakan BI akan mempertahankan BI Rate di 4,75 persen dan tetap bersikap wait and see. Bank sentral, menurut Riefky, juga akan memprioritaskan stabilitas nilai tukar dan ketahanan eksternal, dengan ruang untuk memperketat kebijakan bila tekanan inflasi kembali muncul atau meningkat.
