Sibolga – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mendesak Pemerintah Kota Sibolga segera mengeksekusi anggaran tambahan Transfer ke Daerah senilai Rp90,52 miliar.
Dana jumbo tersebut telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 32 Tahun 2026 sebagai komponen APBD tahun ini.
Sebagian besar alokasi sebesar Rp60,12 miliar dikhususkan untuk memulihkan infrastruktur publik pascabencana hidrometeorologi yang menelan 57 korban jiwa dan menghancurkan ratusan rumah.
Sisa anggaran lainnya terbagi untuk sektor pendidikan sebesar Rp16,02 miliar, urusan lain-lain Rp8,58 miliar, serta sektor kesehatan senilai Rp5,80 miliar.
Koordinator Wilayah Sumatera Utara Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Fadjar Tjahjono, menuntut pengawalan ketat di setiap lini eksekusi proyek di lapangan.
Fadjar mewajibkan seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap program yang diampu kementerian serta lembaga terkait.
Setiap hambatan teknis di lapangan harus segera dilaporkan kepada Satgas PRR agar proses pemulihan berjalan tanpa kendala berarti.
Kepala Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menegaskan akurasi data anggaran sebagai syarat mutlak keberhasilan program.
Pemerintah daerah diminta memperkuat sinkronisasi dengan kementerian untuk meminimalisir risiko kesalahan input pada belanja tambahan.
Tim Satgas PRR secara khusus menyoroti kondisi kritis Puskesmas Pembantu Hutabarangan yang mengalami kerusakan fisik serta kelangkaan alat kesehatan.
Pihak Satgas berkomitmen menjembatani koordinasi dengan Kementerian Kesehatan demi pemulihan segera fasilitas medis tersebut.
Saat ini, upaya pemulihan lingkungan sedang dipacu melalui normalisasi Sungai Aek Doras dan Sungai Sihopo-hopo.
Proyek perbaikan tebing Tangga Seratus telah mencapai progres 80 persen, sedangkan relokasi TPA Aek Parombonan terus digenjot hingga menyentuh angka 60 persen.
Sebanyak 114 unit hunian tetap bantuan Buddha Tzu Chi telah rampung, sementara 86 unit sisanya kini dalam tahap percepatan penyelesaian.
Pemkot Sibolga juga diminta segera menuntaskan penerbitan sertifikat hunian serta menyalurkan bantuan isi rumah bagi para penyintas.
Penyaluran jaminan hidup tahap pertama dan kedua telah dipastikan tuntas, sementara pengusulan untuk tahap ketiga tengah dalam proses verifikasi.
