Bukittinggi – Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan bahwa perubahan menjadi kunci utama bagi birokrasi yang ingin maju dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Menurut dia, organisasi tidak akan berkembang jika tetap bertahan dengan pola kerja lama tanpa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
Pesan itu ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digelar di Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri I, Bukittinggi, Kamis (23/4/2026). Kegiatan PKA angkatan I dan II tersebut diikuti 82 aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar serta pemerintah daerah dari Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Utara.
Dalam pemaparannya, Fadly menilai adaptasi menjadi syarat agar organisasi tidak tertinggal. Ia menekankan bahwa setiap pemimpin harus siap mendorong perubahan supaya institusi yang dipimpinnya tetap relevan.
“Kalau kita berbicara tentang kemajuan, salah satu hal yang tidak bisa dihindari adalah perubahan. Tidak mungkin kita bisa maju jika cara kerja kita dari waktu ke waktu tidak berubah,” ujarnya.
Fadly mengingatkan, perubahan tidak boleh ditempuh secara tergesa-gesa. Ia menyebut langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami akar persoalan secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
Menurut dia, pemimpin harus mengetahui dengan jelas hal-hal yang perlu dibenahi. Karena itu, pemimpin dituntut mau belajar, mendengar, dan menggali informasi sebelum memberikan jawaban kepada masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa setiap persoalan yang sampai ke meja pimpinan harus dipandang sebagai kebutuhan warga untuk mendapatkan solusi, bukan sekadar laporan administratif.
“Seorang pemimpin itu harus paham akar masalah. Untuk itu, kita harus mau belajar, banyak mendengar, dan menggali informasi. Ketika sebuah masalah sampai ke meja kita, itu artinya orang sedang mencari solusi. Jangan sampai masyarakat pulang tanpa kejelasan,” tegasnya.
Selain kepemimpinan, Fadly turut menyoroti dua unsur penting dalam reformasi birokrasi, yaitu digitalisasi dan perubahan pola pikir. Menurut dia, pemanfaatan teknologi dapat memperkuat sistem meritokrasi sekaligus menutup ruang bagi praktik-praktik yang tidak sehat dalam pengambilan keputusan.
Ia menilai birokrasi yang kuat hanya bisa dibangun melalui sistem yang transparan dan aparatur yang berintegritas. Dengan begitu, kebijakan tidak mudah dipengaruhi kepentingan pribadi pihak tertentu.
“Saya berharap Bapak dan Ibu semua, sebagai calon pemimpin ke depan, memiliki integritas yang tinggi. Dengan sistem yang kuat dan digitalisasi, siapapun pemimpinnya tidak bisa semena-mena dalam mengambil kebijakan,” katanya.
Menutup pemaparannya, Fadly mengajak peserta PKA memulai perubahan dari diri sendiri dan lingkungan kerja tanpa harus menunggu instruksi pimpinan. Ia juga mendorong aparatur untuk terus meningkatkan kapasitas melalui berbagai pelatihan yang tersedia, baik melalui BKPSDM maupun kementerian terkait.
“Saya berharap seluruh aparatur dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah ditetapkan, baik melalui BKPSDM maupun kementerian. Sehingga aparatur kita benar-benar teruji, memiliki kapasitas, dan memiliki semangat untuk terus belajar dan melayani yang baik,” pungkasnya.
