Jakarta – Dampak penempatan dana pemerintah senilai Rp 200 triliun di bank-bank BUMN membutuhkan waktu untuk terlihat signifikan.
Hal ini diungkapkan oleh PT Bank HSBC Indonesia, yang terus memantau perkembangan kebijakan tersebut.
“Menurut saya tidak ada yang instan, perlu waktu untuk melihat progres dari kebijakan itu,” ujar International Wealth and Premier Banking Director HSBC Indonesia, Lanny Hendra, usai peresmian Wealth Center baru HSBC Indonesia, Selasa (21/10/2025).
Lanny menjelaskan, dampak langsung dari kebijakan ini lebih terasa pada penyaluran pinjaman atau kredit.
“Kalau itu mungkin lebih ke lending, untuk bagaimana ekonominya bisa lebih baik,” katanya.
Sementara itu, segmen nasabah premier dinilai tidak terlalu merasakan dampak langsung karena preferensi mereka terhadap investasi dan portofolio.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, hingga September 2025, Rp 112,4 triliun dari total dana telah disalurkan sebagai kredit produktif.
“Artinya lebih dari separuh dana yang ditempatkan sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Purbaya pada 14 Oktober 2025.
Pemerintah menempatkan dana di lima bank BUMN, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI, dengan alokasi berbeda sesuai ukuran bank.
BRI, BNI, dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan BSI Rp 10 triliun.
Per 30 September 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan Rp 40,6 triliun (74%), BRI Rp 33,9 triliun (62%), BNI Rp 27,6 triliun (50%), BTN Rp 4,8 triliun (19%), dan BSI Rp 5,5 triliun (55%).
Purbaya menjelaskan, penempatan dana ini bertujuan menjaga likuiditas ekonomi dan mendorong pertumbuhan kredit melalui suku bunga rendah.
