Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melantik Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta dalam perombakan sejumlah jabatan strategis untuk memperkuat layanan publik berbasis data dan teknologi.
Pelantikan itu menjadi bagian dari langkah Pemprov DKI menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini serba cepat dan digital. Posisi Diskominfotik dinilai menjadi salah satu ujung tombak komunikasi pemerintah daerah.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penunjukan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta. Ia menyebut proses tersebut dipilih agar penempatan jabatan benar-benar sesuai kebutuhan.
“Kami menggunakan manajemen talenta, dan mudah-mudahan ini merupakan pilihan terbaik untuk Jakarta,” ujarnya.
Pramono menambahkan, penentuan nama pejabat dilakukan melalui komunikasi bersama jajaran pimpinan daerah. Menurut dia, keputusan itu diambil secara kolektif untuk memastikan pejabat yang terpilih merupakan sosok terbaik.
“Kami bertiga; gubernur, wakil gubernur, dan sekda, berkomunikasi untuk menentukan nama-nama terbaik,” katanya.
Ia juga menjelaskan, pelantikan dilakukan bertahap agar transisi berjalan mulus dan pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Sebanyak 11 pejabat dilantik dengan waktu efektif yang berbeda.
“Terdapat 11 pejabat yang dilantik, dengan waktu efektif yang berbeda agar transisi berjalan baik,” ungkapnya.
Bagi Marulina, masa sebelum efektif menjabat menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi internal. Ia menilai waktu itu penting untuk menyiapkan langkah kerja secara lebih matang.
“Kami memiliki waktu untuk mempersiapkan secara lebih matang, mulai dari koordinasi lintas OPD hingga penyelarasan kebijakan,” ujarnya.
Ia menegaskan persiapan awal dibutuhkan agar program bisa langsung berjalan saat dirinya mulai aktif bertugas. “Dengan begitu, saat mulai efektif nanti, kami dapat langsung bergerak cepat,” katanya.
Ke depan, Marulina menempatkan pemanfaatan data dan statistik sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan. Menurut dia, keputusan pemerintah harus bertumpu pada informasi yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan.
“Pemanfaatan data dan statistik harus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur,” ungkapnya.
Pendekatan itu diharapkan memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti di lingkungan pemerintah, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, Marulina menaruh perhatian pada integrasi layanan digital untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Sistem yang saling terhubung dinilai dapat mempercepat layanan dan membuat proses kerja lebih efisien.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, media, komunitas, dan sektor swasta diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang kuat.
