Jakarta – Pemerintah akan mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini diambil untuk mempercepat penyaluran kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Bank Jakarta dan Bank Jawa Timur menjadi prioritas utama dalam pengalihan dana ini.
“Saya akan pindahkan ke bank yang lain, ke BPD. Itu prioritas utama saya, karena backing mereka kuat,” ujarnya di Jakarta International Convention Center, Kamis (9/10/2025).
Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan Rp 200 triliun ke Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI pada September lalu.
Namun, penyaluran dana tersebut dinilai belum optimal.
Data menunjukkan, Bank Mandiri baru menyalurkan 74 persen, BRI 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, dan BSI 55 persen.
Secara keseluruhan, penyaluran dana baru mencapai Rp 112,4 triliun atau 56 persen.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, berharap penempatan dana ini dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga 10 persen.
“Kalau pada Agustus pertumbuhan kredit masih 7 persen, di akhir tahun ini kami harapkan bisa menuju 10 persen,” kata Febrio.
Febrio menambahkan, kebijakan ini menguntungkan pemerintah dan perbankan.
Pemerintah menilai penempatan dana di perbankan sama amannya dengan di Bank Indonesia, namun lebih produktif karena langsung tersalurkan ke sektor riil.
Sementara bagi bank, dana ini menarik karena likuiditasnya murah.
