Jakarta – Sektor ekonomi hijau diproyeksikan menjadi mesin penggerak utama penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan potensi mencapai 3,88 juta posisi pada 2026. Ekspansi ini didorong oleh masifnya hilirisasi industri, pengembangan energi baru terbarukan, penerapan ekonomi sirkular, hingga elektrifikasi transportasi yang kini menjadi prioritas pembangunan nasional.
Namun, ambisi besar tersebut menghadapi tantangan struktural yang cukup pelik. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyoroti masih dominannya sektor informal yang mencakup 58 persen dari total angkatan kerja nasional. Selain itu, kesenjangan literasi digital menjadi hambatan serius, di mana baru separuh pekerja yang memiliki kompetensi digital memadai, jauh di bawah standar industri yang menuntut angka di atas 80 persen.
“Peluang kerja dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” ujar Anwar, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha masih menjadi kendala utama. Situasi ini diperumit dengan kebutuhan mendesak akan jaminan perlindungan sosial bagi pekerja di sektor ekonomi digital yang terus berkembang pesat.
Anwar menambahkan, dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026 telah memetakan berbagai peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional. Ia menekankan bahwa transisi ekonomi ini menuntut pengelolaan strategis agar pasar kerja domestik tetap produktif dan inklusif di tengah gempuran otomatisasi serta kecerdasan buatan.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah kini mengintensifkan strategi link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan pasar. Upaya ini mencakup revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), pemutakhiran kurikulum berbasis teknologi, serta penyelarasan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Keberhasilan transformasi pasar kerja ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan menjadi kunci utama untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja nasional di masa depan. Dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026 diharapkan menjadi referensi strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
