Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berfokus pada peningkatan mutu pendidikan vokasi dengan melakukan penyesuaian kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), I Nyoman Radiarta, menegaskan langkah ini diambil bukan karena alasan efisiensi anggaran.
Dalam konferensi pers yang digelar di Politeknik AUP Jakarta, Rabu (30/7/2025), Nyoman menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan.
“Bukan karena efisiensi anggaran, tapi kami betul-betul ingin meningkatkan kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Nyoman mengungkapkan bahwa total peserta didik baru yang akan diterima pada tahun ini adalah 1.000 orang.
Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai lebih dari 2.000 orang.
Dari kuota tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk anak-anak pelaku utama sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian dari program afirmasi.
Sementara itu, 200 kursi lainnya dibuka untuk jalur umum melalui Politeknik KP Sidoarjo.
“Kalau melihat statistik, sebenarnya tahun ini penurunan penerimaan kami bombastis,” kata Nyoman.
“Dari 2.000, tahun ini turun drastis jadi 1.000 siswa,” sebutnya.
Menurutnya, pengurangan kuota ini justru akan memungkinkan negara untuk meningkatkan kualitas layanan bagi setiap peserta didik.
Dengan alokasi anggaran sekitar Rp 140-150 miliar per tahun untuk sekitar 6.500 siswa, Nyoman menilai sistem sebelumnya membuat dana tersebar terlalu luas dan sulit dipantau.
“Investasi negara menjadi justifikasi. Jika terlalu banyak investasi, kita tidak bisa memonitor,” jelasnya.
“Kalau peserta didik dikurangi, anggaran tetap, maka uang makan dan fasilitas dalam kampus bisa kita tingkatkan.”
Menanggapi pertanyaan mengenai strategi KKP dalam menghadapi potensi kekurangan SDM akibat pengurangan kuota ini, Nyoman menyatakan bahwa pihaknya lebih mengutamakan mutu daripada kuantitas.
Dia menambahkan bahwa kebijakan ini sejalan dengan target indikator kinerja utama (IKU) nasional, yaitu memastikan peserta didik terserap ke dunia usaha, industri, dan kerja.
“Daripada lulusin banyak-banyak, tapi nanti diserapnya berapa. Kita lulusin dua ribu, cuma diserap lima ratus gitu. Investasi negara kan sangat sayang, pertimbangannya lebih ke arah sana,” ungkapnya.
Dari seluruh satuan pendidikan vokasi, hanya Politeknik KP Sidoarjo yang tidak mengalami pemangkasan kuota. Nyoman menjelaskan, hal ini dikarenakan program umum di kampus tersebut bersifat mandiri dan berbayar.
“Karena peserta sendiri yang investasi, maka fasilitasnya juga lebih bagus. Rata-rata asramanya sudah ber-AC,” ujarnya.
Nyoman mengatakan bahwa kebijakan ini telah dirancang sejak tahun lalu. Ia menargetkan perubahan kondisi nyata di lapangan dapat terlihat dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
“Kami akan membuat kehidupan yang lebih layak bagi peserta didik di dalam kampus,” pungkasnya.
