Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Peningkatan Kapasitas Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) se-Sumbar di Auditorium Gubernuran, Rabu (14/5/2025).
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dan integrasi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami sangat menghargai kontribusi semua pihak dan terbuka menerima masukan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak,” tegas Mahyeldi dalam sambutannya.
Ia mendorong pencegahan dimulai dari keluarga, melalui komunikasi yang baik dan penguatan nilai agama dan budaya.
Masyarakat juga didorong aktif melaporkan kasus kekerasan melalui jalur resmi.
Rakor menghadirkan narasumber ternama seperti Kak Seto Mulyadi dan melibatkan dinas serta lembaga perlindungan perempuan dan anak se-Sumbar.
Mahyeldi menyoroti peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).
Pada 2024, tercatat 721 kasus kekerasan terhadap anak dan 309 kasus kekerasan terhadap perempuan.
Kekerasan fisik, psikis, dan seksual mendominasi, dengan korban anak usia 13-17 tahun paling banyak.
Perkawinan anak juga menjadi perhatian. Mahyeldi menilai masih banyak anak menikah dini karena tekanan ekonomi dan sosial.
Ia menekankan pentingnya edukasi dan perlindungan hukum serta mengatasi stigma masyarakat yang menghambat pelaporan kasus.
Mahyeldi mendorong kerja sama lintas sektor yang harmonis dan visi yang sama.
Ketua P2TP2A Sumbar, Hj. Harneli Mahyeldi, menambahkan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama dan berkaitan erat dengan masa depan bangsa, serta pentingnya peran perempuan dalam budaya Minangkabau.
Rakor ini bertujuan memperkuat komitmen dan menyatukan langkah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi korban kekerasan.
