Padang – Pemerintah Kota Padang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Langkah ini diambil untuk meminimalisir potensi korupsi di berbagai sektor.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan integritas sebagai fondasi utama pemerintahan.
Ia menyebut digitalisasi dokumen dan pengarsipan sebagai kunci transparansi.
“Integritas bukan sekadar kejujuran, tapi juga komitmen dan konsistensi,” ujar Fadly dalam Rapat Koordinasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), Rabu (10/9/2025).
KPK menyoroti pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai area paling rawan korupsi.
Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK, Harun Hidayat, mengingatkan agar proyek strategis, pokir, dan hibah harus sesuai prosedur.
“PBJ wajib melalui konsolidasi, lelang, atau e-purchasing sesuai aturan LKPP,” tegas Harun.
Plt Inspektur Kota Padang, Isrin Ishak, menjelaskan supervisi MCSP kali ini fokus pada PBJ. Ia mengklaim capaian Padang pada 2024 mencapai nilai 94,99, tertinggi di Sumatera Barat.
Pemko Padang menargetkan delapan area intervensi, mulai dari perencanaan hingga pelayanan publik, dapat dimaksimalkan.
Rakor ini dihadiri Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, pimpinan OPD, serta jajaran terkait.
