Yogyakarta – Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merespons kritik yang beredar di kalangan kader terkait keputusan menerima konsesi tambang dari pemerintah.
Sekretaris Muhammadiyah DIY Arif Jamali Muis menegaskan, kritik tersebut dipersilakan untuk disampaikan. “Kritik setajam apa pun diterima sebagai energi,” ujarnya.
Namun, Arif menekankan bahwa kritik harus bersifat konstruktif dan tidak menyerang personal. “Silakan kritik keputusan Muhammadiyah soal tambang, atau cara pengelolaannya,” katanya.
Keputusan menerima izin usaha pertambangan (IUP) khusus diambil dalam Konsolidasi Nasional pimpinan Muhammadiyah pada 27-28 Juli lalu. Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyebut tambang memiliki nilai positif yang harus dipertimbangkan.
“Nilai tambang itu seperti kehidupan, ada pro dan kontranya,” kata Haedar dalam pernyataan resminya.
Arif menyatakan belum ada kritik resmi yang disampaikan secara langsung ke organisasi. Kritik sejauh ini hanya beredar di media sosial dan grup percakapan. “Sampai saat ini juga belum ada aksi protes atau penolakan dari anggota di tingkat pengurus PWM,” ujarnya.
Kabar mengenai kader yang mengundurkan diri atau mengembalikan kartu tanda anggota juga belum diterima. “Di medsos memang banyak kritik, yang menghubungi langsung menanyakan keputusan soal tambang itu juga banyak,” kata Arif.
Ia menambahkan, banyak kader yang khawatir keputusan menerima tambang akan membuat sikap Muhammadiyah yang selama ini kritis terhadap pemerintah menjadi melunak.
