Yogyakarta – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali didapuk menjadi rujukan nasional dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah. Pengakuan ini ditandai dengan keterlibatan Pemkot Payakumbuh sebagai narasumber dalam kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD Tahun 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Yogyakarta, 9-10 April 2026.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengakselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi belanja, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat integrasi ekonomi nasional.
“Fokus kami adalah digitalisasi belanja, pajak, dan retribusi daerah. Sektor-sektor ini menjadi pengungkit utama kinerja keuangan daerah sekaligus memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat,” ujar Rida, Jumat (10/4/2026).
Setelah sukses membangun infrastruktur sistem pembayaran pada periode 2020-2025, Pemkot Payakumbuh kini mengarahkan strategi 2026-2030 pada penguatan sosialisasi, edukasi, dan literasi digital. Tujuannya agar masyarakat semakin memahami dan percaya terhadap penggunaan transaksi non-tunai.
Konsistensi tersebut telah membuahkan prestasi dengan diraihnya peringkat pertama TP2DD terbaik wilayah Sumatera pada Championship TP2DD 2025. Keberhasilan ini didukung oleh inovasi mandiri yang dikembangkan oleh aparatur sipil negara (ASN) setempat, seperti penerapan QRIS Dinamis sejak 2022 dan pengembangan Virtual Account Dinamis pada 2025.
Selain itu, Pemkot Payakumbuh telah meluncurkan Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA). Sistem ini memungkinkan tagihan retribusi muncul otomatis sesuai jenis layanan, dilengkapi dengan notifikasi digital, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Abdul Majid Ikram, mengapresiasi kebijakan digitalisasi Payakumbuh. Menurutnya, langkah ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi digital melalui pemberian insentif seperti pembebasan denda dan cashback.
Ke depan, Bank Indonesia menyarankan agar Pemkot Payakumbuh terus memperkuat evaluasi berbasis data serta melakukan survei kepuasan masyarakat. Penguatan ekosistem transaksi digital ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB di Kota Payakumbuh.
Yogyakarta – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali didapuk menjadi rujukan nasional dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah. Peran strategis ini dijalankan melalui keterlibatan Pemko Payakumbuh sebagai narasumber dalam kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD Tahun 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Yogyakarta, 9-10 April 2026.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman untuk mengakselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi belanja, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat integrasi ekonomi nasional.
“Fokus kami adalah digitalisasi belanja, pajak, dan retribusi daerah. Tiga sektor ini menjadi pengungkit utama dalam memperkuat kinerja keuangan daerah sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat,” ujar Rida, Jumat (10/04/2026).
Setelah sukses membangun infrastruktur sistem pembayaran pada periode 2020-2025, Pemko Payakumbuh kini mengarahkan strategi 2026-2030 pada penguatan sosialisasi, edukasi, dan literasi digital. Pemerintah daerah kini fokus memperluas pemanfaatan sistem yang telah terbangun agar masyarakat semakin percaya dan terbiasa dengan transaksi non-tunai.
Konsistensi dalam digitalisasi ini telah mengantarkan Payakumbuh meraih peringkat pertama TP2DD terbaik wilayah Sumatera dalam Championship TP2DD 2025. Salah satu inovasi unggulannya adalah penerapan QRIS Dinamis pada sektor pajak daerah sejak 2022, yang memungkinkan proses pembayaran menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan.
Inovasi tersebut diperkuat dengan pengembangan Virtual Account Dinamis pada 2025 serta peluncuran Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA). Sistem ini memungkinkan tagihan retribusi muncul otomatis sesuai jenis layanan dan dilengkapi dengan notifikasi digital.
Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aparatur sipil negara (ASN) setempat yang mengembangkan sistem secara mandiri. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan adaptabilitas pemerintah daerah terhadap perubahan regulasi tanpa bergantung pada pihak ketiga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Abdul Majid Ikram, memberikan apresiasi atas kebijakan digitalisasi Payakumbuh. Menurutnya, pemberian insentif seperti pembebasan denda dan cashback terbukti efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi digital.
Ke depan, Bank Indonesia menyarankan Pemko Payakumbuh untuk terus memperkuat evaluasi berbasis data, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat. Penguatan ekosistem transaksi digital ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB di Kota Payakumbuh.
Yogyakarta – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali didapuk menjadi rujukan nasional dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah. Pengakuan ini ditandai dengan keterlibatan Pemkot Payakumbuh sebagai narasumber dalam kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD Tahun 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Yogyakarta, 9-10 April 2026.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman untuk terus mengoptimalkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi belanja, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat integrasi ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Fokus kami adalah digitalisasi belanja, pajak, dan retribusi daerah. Tiga sektor ini menjadi pengungkit utama dalam memperkuat kinerja keuangan daerah sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat,” ujar Rida, Jumat (10/4/2026).
Setelah sukses membangun infrastruktur sistem pembayaran pada periode 2020-2025, Pemkot Payakumbuh kini mengarahkan strategi 2026-2030 pada penguatan sosialisasi, edukasi, dan literasi digital. Pemerintah daerah kini berupaya memperluas pemanfaatan sistem yang telah terbangun agar masyarakat semakin percaya dan terbiasa menggunakan transaksi non-tunai.
Konsistensi dalam digitalisasi ini membawa Payakumbuh meraih peringkat pertama TP2DD terbaik wilayah Sumatera pada Championship TP2DD 2025. Salah satu inovasi unggulannya adalah penerapan QRIS Dinamis pada sektor pajak daerah sejak 2022, yang memungkinkan tagihan muncul otomatis pada kode QR sehingga proses pembayaran lebih akurat dan cepat.
Inovasi tersebut diperkuat dengan pengembangan Virtual Account Dinamis pada 2025 serta peluncuran Sistem Informasi QRIS Dinamis Retribusi Daerah (SIMQRISDA). Sistem ini memungkinkan tagihan retribusi muncul otomatis sesuai jenis layanan, lengkap dengan notifikasi digital. Seluruh pengembangan sistem ini dilakukan secara mandiri oleh aparatur sipil negara (ASN) setempat, sehingga pemerintah daerah lebih adaptif terhadap perubahan regulasi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Abdul Majid Ikram, memberikan apresiasi atas kebijakan digitalisasi Payakumbuh. Menurutnya, langkah ini sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transaksi digital, terutama melalui pemberian insentif seperti pembebasan denda dan cashback.
Ke depan, Bank Indonesia menyarankan Pemkot Payakumbuh untuk terus memperkuat evaluasi berbasis data, termasuk melalui survei kepuasan masyarakat. Penguatan ekosistem transaksi digital ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM serta meningkatkan rasio PAD terhadap PDRB di Kota Payakumbuh.
Yogyakarta – Pemerintah Kota Payakumbuh kembali didapuk menjadi rujukan nasional dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah. Kepercayaan ini diberikan melalui keterlibatan Pemko Payakumbuh sebagai narasumber dalam kegiatan Capacity Building dan Pendampingan Pengisian Championship TP2DD Tahun 2026 yang digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat di Yogyakarta, pada 9-10 April 2026.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menegaskan komitmen pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman untuk mengakselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi belanja, mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperkuat integrasi ekonomi sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Fokus kami adalah digitalisasi belanja, pajak, dan retribusi daerah. Tiga sektor ini menjadi pengungkit utama dalam memperkuat kinerja keuangan daerah sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat,” ujar Rida, Jumat (10/04/2026).
Setelah merampungkan pembangunan infrastruktur sistem pembayaran pada periode 2020-2025, Pemko Payakumbuh kini mengalihkan fokus strategi 2026-2030 pada penguatan sosialisasi, edukasi, dan literasi digital. Pemerintah daerah berupaya memperluas pemanfaatan sistem yang telah terbangun agar masyarakat semakin memahami dan percaya terhadap transaksi non-tunai.
Konsistensi dalam digitalisasi ini telah mengantarkan Payakumbuh meraih peringkat pertama TP2DD terbaik wilayah Sumatera dalam Championship TP2DD 2025. Salah satu inovasi unggulannya adalah penerapan QRIS Dinamis pada sektor pajak daerah
