Padang – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengakselerasi pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Komitmen tersebut dituangkan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, pembangunan ruas Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proyek yang perencanaannya telah disusun sejak 2024 tersebut.
Menurut Mahyeldi, rapat ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala teknis di lapangan. Ia optimistis kehadiran jalan tol ini akan mempermudah akses transportasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluar,” ujar Mahyeldi.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, turut menekankan pentingnya kolaborasi nyata tanpa ego sektoral. Ia meminta seluruh pihak bekerja sama agar proyek berjalan sesuai prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas.
Muhibuddin secara khusus menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat, terutama dalam proses pembebasan lahan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Sementara itu, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan, menjelaskan bahwa proyek Tol Padang-Pekanbaru merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang telah direncanakan sejak 2005. Saat ini, ruas Bukittinggi-Sicincin tengah memasuki tahap persiapan.
Padang – Pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengakselerasi pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kamis (9/4/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Dedy Gunawan, serta Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, ruas tol Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin merupakan bagian vital dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menekankan pentingnya dukungan penuh pemerintah daerah untuk memastikan kelancaran proyek demi kepentingan masyarakat luas.
Menurut Mahyeldi, perencanaan ruas tol ini telah disusun sejak 2024. Rapat ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan langkah sekaligus memetakan solusi atas berbagai kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan.
“Dalam setiap pekerjaan pasti ada tantangan. Dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat kita carikan jalan keluar,” ujar Mahyeldi. Ia optimistis kehadiran jalan tol ini akan mempermudah akses transportasi dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, turut menekankan pentingnya sinergi tanpa ego sektoral. Ia meminta seluruh pihak bekerja sama agar proyek berjalan lancar sesuai koridor hukum.
Muhibuddin mengingatkan agar pelaksanaan proyek mematuhi prinsip tepat sasaran, tepat anggaran, tepat waktu, dan tepat kualitas. Ia secara khusus menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat, terutama dalam proses pembebasan lahan agar tidak ada pihak yang dirugikan.
Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedy Gunawan, menjelaskan bahwa proyek Tol Padang-Pekanbaru merupakan bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera yang telah direncanakan sejak 2005. Saat ini, ruas Bukittinggi-Sicincin tengah memasuki tahap persiapan.
