Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengantisipasi arus balik Lebaran 2026. Langkah ini diambil usai puncak arus mudik terlewati pada 18 Maret 2026.
Fokus utama pemerintah adalah pengelolaan arus balik yang lebih baik. Respons cepat dan strategi matang menjadi kunci.
Instruksi peningkatan kesiapsiagaan telah diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Skenario adaptif dan responsif terhadap dinamika lapangan menjadi perhatian utama.
Salah satu strategi utama adalah percepatan aktivasi tiba–bongkar–berangkat (TBB). Pemerintah menyiapkan simulasi kapasitas layanan pada skema 5 dan 6 dermaga. Tujuannya, memastikan daya tampung optimal.
Antisipasi titik crossing di Bakauheni juga menjadi perhatian. Optimalisasi rest area dilakukan melalui koordinasi dengan kepolisian.
Evaluasi penggunaan dermaga non-TBB dan pengaturan jumlah kapal terus dilakukan. Opsi penggunaan lintas alternatif Pelabuhan Panjang–Krakatau Bandar Samudra (KBS) disiapkan jika terjadi penumpukan.
Pemanfaatan teknologi diperkuat dengan penggunaan drone untuk pemantauan real-time di Bakauheni. Hal ini bertujuan mengidentifikasi potensi antrean secara cepat dan akurat.
Di sisi hulu, optimalisasi buffer zone dan rest area melalui mekanisme delaying system di Sumatera dilakukan. Koordinasi bersama Korlantas Polri dilakukan untuk menahan kendaraan sebelum memasuki pelabuhan.
Peningkatan kewaspadaan juga dilakukan pada titik rawan. Salah satunya, area penjualan oleh-oleh di turunan flyover.
“Setiap catatan selama arus mudik harus segera kami perbaiki,” tegas Dudy, menekankan evaluasi arus mudik menjadi dasar penyempurnaan strategi arus balik.
Mekanisme TBB diharapkan dapat diberlakukan lebih cepat dan diperluas hingga 5–6 dermaga. Pengendalian arus kendaraan di dalam pelabuhan juga menjadi sorotan.
Pengaturan di kawasan penyangga, seperti di kawasan Indah Kiat, juga dievaluasi. Perluasan radius zona pembelian tiket lebih dari 4 km diperlukan untuk meminimalisasi penumpukan.
Pemerintah menegaskan penerapan sistem tiket Ferizy dengan prinsip satu NIK untuk satu tiket. Langkah ini diambil untuk mencegah praktik percaloan.
