Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025. Peta ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat tata kelola laut Indonesia.
Peluncuran peta ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan berbagai pihak.
Mulai dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, hingga organisasi lingkungan yang tergabung dalam Indonesian Seagrass Mapping Partnership (ISMP).
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan pemutakhiran peta ini menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekonomi biru berbasis ilmu pengetahuan.
“Data ini akan meningkatkan efektivitas perlindungan ekosistem dan pengelolaan pesisir,” ujarnya dalam siaran resmi, Sabtu (6/12/2025).
Tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Karang dan padang lamun bukan hanya aset ekologis, tetapi juga fondasi ekonomi dan sosial bagi jutaan masyarakat pesisir di Indonesia.
Ekosistem ini menjadi habitat penting bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya, serta menopang produktivitas perikanan tangkap dan budidaya.
Secara struktur, karang dan padang lamun yang kompleks mampu meredam energi gelombang, sehingga melindungi garis pantai dari abrasi.
Dari sisi ekonomi, kedua ekosistem ini menjadi aset yang mampu menggerakkan perekonomian hingga ratusan miliar per hektare per tahun.
Contohnya, dari sektor pariwisata, keindahan terumbu karang menjadi daya tarik utama wisata bahari, menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi komunitas lokal.
Padang lamun juga mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah besar dalam jangka waktu hingga ribuan tahun, menjadikannya komponen penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dari sektor kelautan.
Guru Besar UGM, Pramaditya Wicaksono, yang mewakili ISMP, menyampaikan hasil pemutakhiran peta.
Hasil pemetaan nasional 2025 menunjukkan Indonesia memiliki total sekitar 2,3 juta hektare terumbu karang.
“Dari total tersebut, 838 ribu hektare merupakan karang keras dan 660 ribu hektare merupakan padang lamun,” ujarnya.
Wilayah timur Indonesia tercatat memiliki sebaran karang dan padang lamun yang lebih luas dibanding wilayah barat.
Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tropis dunia.
Pramaditya menambahkan, Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 adalah hasil pemutakhiran dari dokumen yang dikeluarkan pada tahun 2013.
Pemutakhiran ini dilakukan dengan meningkatkan resolusi pemetaan dari skala 1:250.000 menjadi 1:50.000.
Sumber data citra satelit yang digunakan juga lebih baik serta didukung pengecekan lapangan yang luas.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menyampaikan data sebaran ekosistem ini akan digunakan sebagai acuan untuk mendukung perencanaan pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan.
“Informasi ini juga menjadi dasar ilmiah dalam menyusun target penurunan emisi karbon nasional,” ujarnya.
Ini sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam agenda iklim global.
Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya ini.
“Sebagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir yang vital bagi ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat,” katanya.
KKP telah merencanakan berbagai tindak lanjut setelah peluncuran peta ini.
Termasuk penguatan kelembagaan, pembentukan jejaring, peningkatan kualitas dan pemutakhiran data secara rutin.
Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Kebijakan ini mengutamakan keberlanjutan ekologi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ekonomi bagi masyarakat.
