Jakarta – Pemerintah menyuntikkan dana tahap awal senilai lebih dari Rp100 miliar untuk memacu rehabilitasi rumah sakit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah strategis ini menjadi tumpuan utama dalam memulihkan akses kesehatan warga yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa dukungan anggaran terintegrasi telah mendapat lampu hijau untuk segera dieksekusi.
Realisasi pendanaan ini menjadi fondasi awal untuk memastikan layanan medis masyarakat kembali beroperasi normal.
Saat ini, kementerian tengah mempercepat penyaluran bantuan bagi fasilitas puskesmas guna memulihkan layanan kesehatan dasar di tingkat akar rumput.
Transformasi layanan kesehatan dilakukan secara komprehensif melalui pembenahan fisik gedung serta peningkatan standar pelayanan medis secara menyeluruh.
Pemerintah juga memastikan distribusi alat kesehatan modern dan pemenuhan stok obat-obatan esensial di lokasi terdampak berjalan lancar.
Pihaknya turut memperketat sistem surveilans dan respons cepat untuk memitigasi potensi lonjakan penyakit menular pascabencana.
Perhatian khusus diberikan pada pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikososial bagi kelompok rentan.
Program ini juga mencakup pemantauan ketat terhadap status gizi balita, ibu hamil, serta warga lanjut usia.
Seluruh upaya tersebut merupakan bagian integral dari Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera periode 2026-2028.
Dokumen induk ini memayungi 11.520 kegiatan pemulihan dengan total proyeksi kebutuhan anggaran mencapai Rp100,166 triliun.
Sektor kesehatan menempati skala prioritas utama dengan alokasi dana sebesar Rp18,73 triliun untuk 6.194 kegiatan.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa kolaborasi multipihak adalah kunci utama kesuksesan program ini.
Sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat lokal menjadi penentu keberhasilan pemulihan di 53 kabupaten dan kota.
Tito mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong dalam memastikan proses rehabilitasi berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
