Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan paket kebijakan “8 butir transformasi budaya kerja nasional” sebagai respons terhadap dinamika global yang berdampak pada rantai pasok dan energi. Kebijakan ini mencakup penyesuaian pola kerja aparatur sipil negara (ASN) hingga efisiensi anggaran negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa fundamental ekonomi nasional saat ini tetap kokoh dan stabil. Kebijakan baru ini mulai diimplementasikan pada 1 April 2026.
Salah satu poin utama kebijakan tersebut adalah kewajiban bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat. Ketentuan teknis mengenai aturan ini akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.
Selain WFH, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kebutuhan operasional dan kendaraan listrik. ASN juga didorong untuk memanfaatkan transportasi publik. Sementara itu, perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen dan perjalanan luar negeri hingga 70 persen.
Pemerintah turut mengimbau sektor swasta untuk menerapkan pola kerja serupa melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap menyesuaikan karakteristik usaha dan upaya penghematan energi.
Namun, kebijakan WFH tidak berlaku bagi sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Sektor strategis lainnya seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan juga tetap beroperasi dari kantor atau lapangan.
Untuk sektor pendidikan, kegiatan belajar-mengajar tatap muka bagi pendidikan dasar dan menengah tetap berlangsung lima hari dalam sepekan. Kegiatan olahraga prestasi dan ekstrakurikuler juga tidak dibatasi. Khusus pendidikan tinggi semester empat ke atas, aturan akan disesuaikan melalui surat edaran kementerian terkait.
Pemerintah daerah juga diimbau untuk menambah hari dan cakupan ruas jalan dalam pelaksanaan car free day sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Dari sisi fiskal, kebijakan WFH ini diproyeksikan mampu menghemat kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dalam APBN sebesar Rp 6,2 triliun, dengan potensi penghematan belanja BBM masyarakat mencapai Rp 59 triliun.
Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian dan lembaga dengan mengalihkan pos perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan seremonial ke sektor yang lebih prioritas. Potensi realokasi anggaran diperkirakan mencapai Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun, yang salah satunya akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatera.
Selain itu, pemerintah menetapkan penerapan campuran biodiesel B50 yang akan mulai berlaku efektif pada 1 Juli 2026.
Jakarta – Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan “8 butir transformasi budaya kerja nasional” sebagai respons atas dinamika global yang memengaruhi rantai pasok dan energi. Kebijakan ini mencakup aturan kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga pembatasan perjalanan dinas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional yang saat ini memiliki fundamental kokoh.
Salah satu poin utama kebijakan tersebut adalah kewajiban bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat, yang berlaku efektif mulai 1 April 2026. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan WFH ini akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri PAN-RB dan Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, pemerintah membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali untuk kendaraan operasional dan kendaraan listrik. ASN juga didorong untuk lebih banyak menggunakan transportasi publik.
Dalam upaya efisiensi, pemerintah memangkas perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70 persen. Pemerintah daerah pun diimbau untuk menambah hari dan cakupan ruas jalan dalam pelaksanaan car free day sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Sektor swasta juga diimbau untuk menerapkan pola kerja serupa melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Namun, penerapannya disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing, termasuk dalam hal penghematan energi di tempat kerja.
Meski demikian, pemerintah mengecualikan sejumlah sektor dari kebijakan WFH. Layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok, makanan-minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap beroperasi dari kantor atau lapangan.
Sementara itu, untuk sektor pendidikan dasar dan menengah, kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung secara tatap muka selama lima hari dalam sepekan.
