Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2026 di Auditorium Gubernuran, Selasa (31/3). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Agam, Ny. Merry Benni Warlis, bersama jajaran Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, membuka langsung kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut. Fokus utama pertemuan ini adalah memperkuat pembangunan keluarga sebagai fondasi dalam mencetak generasi berkualitas di masa depan.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dra. Mardalena Wari Yulia, mengungkapkan bahwa capaian kemandirian, kebahagiaan, dan ketentraman masyarakat di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren positif. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari optimalisasi program prioritas yang telah dijalankan.
Beberapa program unggulan yang akan terus dioptimalkan pada tahun 2026 meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (Sidaya), serta pemanfaatan teknologi AI-SuperApps untuk keluarga.
Mardalena menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk dukungan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota serta program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kolaborasi lintas sektor dinilai krusial dalam mencapai target pemerintah pusat.
Rakorda ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan program sekaligus wadah untuk merumuskan rencana aksi ke depan. Selain itu, pertemuan ini bertujuan meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan mitra kerja dalam mendukung Bangga Kencana, serta mengoptimalkan peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan program Bangga Kencana. Menurutnya, pengelolaan kependudukan yang baik merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan, ketahanan keluarga, serta menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2026 di Auditorium Gubernuran, Selasa (31/3). Pertemuan strategis ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kabupaten Agam, Ny. Merry Benni Warlis, bersama para Ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, membuka secara resmi kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Kemendukbangga Mendukung Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut. Fokus utama pertemuan ini adalah penguatan pembangunan keluarga sebagai fondasi dalam mencetak generasi berkualitas di masa depan.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan program Bangga Kencana. Menurutnya, pengelolaan kependudukan yang baik menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Dra. Mardalena Wari Yulia, mengungkapkan bahwa capaian kemandirian dan ketentraman masyarakat di Sumatera Barat menunjukkan hasil positif berkat optimalisasi program prioritas. Pihaknya berkomitmen melanjutkan lima program unggulan pada tahun 2026.
Kelima program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (Sidaya), serta pemanfaatan teknologi AI-SuperApps.
Mardalena menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor. Dukungan dari BAZNAS provinsi maupun kabupaten/kota serta kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai sangat krusial dalam mencapai target pemerintah pusat.
Rakorda ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan program sekaligus wadah untuk merumuskan rencana aksi ke depan. Pertemuan ini bertujuan memperkuat implementasi program prioritas Kemendukbangga, meningkatkan komitmen pemerintah daerah, serta mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal terkait.
