Lubuk Basung – Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen penuh mengakselerasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah dengan menciptakan ekosistem investasi yang ramah bagi para pengembang.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) DPW APERNAS Sumatera Barat yang berlangsung di Lubuk Basung, Senin (14/7).
Staf Ahli Bupati Agam Bidang Sumber Daya Manusia, Taslim, membuka langsung agenda strategis yang dijadwalkan berlangsung hingga Selasa (15/7) tersebut.
Fokus utama pertemuan ini adalah membangun sinergi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Kabupaten Agam kini memprioritaskan percepatan perizinan sebagai dukungan nyata dalam menyukseskan target nasional tersebut.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan rumah layak bagi warga, sehingga kehadiran APERNAS menjadi mitra strategis yang krusial,” tegas Taslim.
Dalam kesempatan itu, Taslim juga menginstruksikan para pengembang untuk mengoptimalkan penggunaan material bangunan lokal serta memberdayakan tenaga kerja setempat.
Strategi ini diharapkan mampu menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ketua DPW APERNAS Sumatera Barat, Yerno Arsel, menilai Rakerwil ini sebagai momentum krusial untuk memetakan strategi dalam menghadapi dinamika sektor properti.
Pihaknya berjanji untuk terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan regulasi demi memastikan kualitas serta keterjangkauan harga hunian.
Senada dengan hal itu, perwakilan DPP APERNAS, M. Tulus, mengingatkan seluruh anggota untuk selalu memegang teguh integritas dalam setiap proyek yang dikerjakan.
“Setiap unit rumah yang dibangun bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan wujud nyata dalam membangun harapan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar M. Tulus.
Sinergi pembangunan ini turut didukung oleh sejumlah mitra perbankan seperti Bank Nagari, Bank BSI, dan Bank BTN, serta berbagai penyedia material konstruksi.
Konsolidasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret guna merealisasikan penyediaan hunian berkualitas di seluruh wilayah Sumatera Barat.
