Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat sinergi dengan Ombudsman Republik Indonesia untuk membenahi tata kelola pelayanan publik. Langkah strategis ini diformalkan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang digelar di Auditorium Gubernur, Kamis (11/6/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan urgensi transformasi budaya kerja di lingkungan birokrasi. Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar meninggalkan sikap defensif saat menghadapi kritik masyarakat. Sebaliknya, evaluasi harus diposisikan sebagai instrumen vital untuk memperbaiki kualitas layanan.
“Jawaban terbaik atas kritik bukan mencari pembenaran, tetapi menunjukkan pelayanan publik yang semakin baik. Jangan sampai budaya menghindar dari evaluasi masih dipertahankan,” tegas Arry di hadapan para kepala perangkat daerah.
Menurut Arry, tolok ukur keberhasilan pemerintah kini telah bergeser. Pembangunan fisik tidak lagi menjadi satu-satunya indikator, sebab masyarakat menuntut layanan yang lebih cepat, transparan, adil, dan memiliki kepastian hukum. Ia mengakui bahwa ekspektasi publik yang tinggi, yang sering kali membandingkan layanan pemerintah dengan sektor swasta, menuntut peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih mendesak.
Di sisi lain, Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menekankan bahwa efektivitas pelayanan publik sangat bergantung pada integritas aparatur. Ia menyoroti bahwa keberadaan berbagai lembaga pengawas seperti BPK, BPKP, hingga inspektorat belum menjadi jaminan mutlak hilangnya praktik maladministrasi.
“Peraturan bisa bagus, sistem bisa diperbaiki, penghasilan bisa ditingkatkan. Tetapi kalau yang muncul adalah keserakahan, maka itu persoalan yang jauh lebih sulit diselesaikan. Karena itu penguatan etika dan integritas menjadi fondasi utama,” ujar Maneger.
Ia menambahkan, pengawasan yang konsisten menjadi kunci untuk memastikan setiap layanan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta terbebas dari segala bentuk penyelewengan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, beserta jajaran staf ahli dan asisten di lingkungan Pemprov Sumbar. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan birokrasi yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kepuasan masyarakat di Sumatera Barat.
