Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini memacu strategi pembiayaan kreatif (creative financing) guna menjaga keberlangsungan pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Langkah ini ditempuh untuk mengoptimalkan aset daerah sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan rencana strategis tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Senin (22/6/2026). Menanggapi pandangan fraksi terkait Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi pengelolaan aset agar lebih tertib dan produktif.
“Berbagai masukan terkait pendataan, penataan, dan pemanfaatan aset akan kami tindak lanjuti secara serius. Aset pemerintah harus dikelola dengan lebih tertib dan produktif agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata,” ujar Mahyeldi.
Dalam upaya memperluas ruang fiskal, Pemprov Sumbar memprioritaskan penggunaan instrumen keuangan seperti sukuk dan obligasi daerah. Keberhasilan Sumatera Barat sebagai pionir dalam implementasi sukuk bahkan menarik perhatian Islamic Development Bank (IsDB), yang mengundang pemerintah daerah untuk mendalami praktik pembiayaan serupa di Jepang.
“Kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tetap berjalan meski APBD memiliki keterbatasan. Sukuk menjadi salah satu instrumen kunci agar roda pembangunan tidak terhenti,” jelasnya.
Selain instrumen keuangan formal, Mahyeldi juga membidik potensi besar dari remitansi perantau Minangkabau yang mencapai lebih dari Rp20 triliun setiap tahunnya. Dana tersebut dinilai memiliki daya ungkit ekonomi yang signifikan jika dikelola melalui sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat provinsi hingga nagari.
Di sisi lain, Gubernur memberikan apresiasi atas dukungan legislatif yang berperan krusial dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Seluruh masukan dari DPRD akan dijadikan evaluasi strategis untuk menyempurnakan kebijakan pembangunan daerah ke depan.
