Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggenjot belanja modal hingga dua kali lipat dalam rancangan Perubahan APBD 2026 guna memacu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajukan nota pengantar perubahan anggaran tersebut dalam rapat paripurna di gedung DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Proyeksi pendapatan daerah dalam rancangan ini dipatok mencapai Rp6,61 triliun.
Angka tersebut mencerminkan kenaikan sebesar Rp315,84 miliar atau 5,02 persen dibandingkan target awal yang sebesar Rp6,29 triliun.
Pemerintah daerah turut mengusulkan total belanja daerah sebesar Rp6,97 triliun untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi.
Alokasi belanja modal menjadi instrumen utama dengan lonjakan signifikan dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar.
Mahyeldi menekankan bahwa kebijakan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasi fisik daerah.
Struktur anggaran lainnya meliputi belanja operasi sebesar Rp4,87 triliun dan belanja transfer senilai Rp1,13 triliun.
Penyusunan dokumen anggaran ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 serta kesepakatan KUA-PPAS.
Langkah penyesuaian ini diambil sebagai respons atas dinamika ekonomi, penanganan dampak bencana, serta optimalisasi saldo anggaran lebih (SiLPA).
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun agar kebijakan anggaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Mahyeldi.
Optimisme pemerintah didorong oleh tren pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02 persen pada triwulan I 2026.
Capaian tersebut melonjak tajam dibandingkan kinerja triwulan IV 2025 yang hanya menyentuh angka 1,89 persen.
Pemerintah daerah tetap membidik target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 di level 5,70 persen melalui stimulus fiskal yang terukur.
Sektor perdagangan, investasi, dan akomodasi kini menjadi motor penggerak utama dalam memulihkan ekonomi wilayah.
Pemerintah juga merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Saat ini, eksekutif tengah mengintensifkan pembahasan bersama legislatif untuk memastikan struktur APBD tetap berimbang.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang dan sesuai ketentuan,” pungkasnya.
