Jakarta – Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang memicu antrean panjang di berbagai SPBU Sumatera Barat kini menjadi sorotan tajam di tingkat nasional.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, mencium adanya anomali distribusi di tengah klaim Pertamina yang menyatakan pasokan dalam kondisi aman.
Rahmat secara terbuka mempertanyakan penyebab utama kelangkaan tersebut mengingat stok nasional sebenarnya mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia mencurigai adanya kebocoran dalam rantai distribusi yang membuat solar subsidi justru mengalir ke sektor ilegal, seperti pertambangan.
“Ada apa bisa langka, padahal stok dari Pertamina aman,” tegas Rahmat pada Kamis (3/9/2026).
Politisi tersebut mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan guna memastikan penyaluran bahan bakar tepat sasaran.
Menurutnya, pengawasan distribusi solar subsidi tidak akan efektif jika hanya dibebankan kepada pihak Pertamina semata.
Respons cepat langsung ditunjukkan oleh COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, dengan memanggil Direktur Utama Patra Niaga.
Tindakan tegas ini diambil menyusul laporan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, terkait jeritan masyarakat yang kesulitan mendapatkan solar.
PT Pertamina Patra Niaga dijadwalkan menggelar pertemuan krusial dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Jumat (4/9/2026).
Agenda utama pertemuan tersebut adalah membedah persoalan distribusi sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan penyaluran solar di lapangan.
Selain polemik solar, diskusi antara Gubernur Sumbar dan Dony Oskaria juga mencakup pembahasan proyek strategis daerah lainnya.
Topik yang diangkat meliputi pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat, penanganan tambang ilegal, hingga percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol dan Pelabuhan Teluk Bayur.
