Bantul – Kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah! Pemerintah berencana meningkatkan anggaran program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga delapan kali lipat pada tahun 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyampaikan langsung kabar baik ini.
“Program BSPS itu tahun depan naiknya sekitar delapan kali lipat dari tahun ini, luar biasa kenaikannya,” kata Maruarar saat meninjau Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Jumat (7/11/2025).
Jika tahun ini program BSPS mengalokasikan 45 ribu unit rumah, tahun depan targetnya melonjak menjadi 400 ribu unit rumah. Program ini khusus menyasar masyarakat miskin.
Maruarar mengungkapkan, peningkatan alokasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 sebesar Rp 10,89 triliun, Rp 8,1 triliun atau 80 persennya dialokasikan khusus untuk perbaikan rumah tak layak huni.
“Kebijakan ini politik anggaran yang berpihak, untuk rakyat miskin Presiden tidak bicara efisiensi, tapi beliau royal, royal dalam arti positif yaitu mengutamakan rakyat,” tegas Maruarar.
Saat ini, terdapat sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia yang belum memiliki rumah. Selain itu, 26,9 juta lainnya menempati rumah tidak layak huni.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan anggaran rumah subsidi. Jika biasanya dibangun 200-220 ribu unit per tahun, sekarang naik menjadi 350 ribu unit per tahun.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat miskin, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.
“Membangun satu unit rumah subsidi saja bisa melibatkan empat sampai lima pekerja,” jelasnya.
Maruarar juga menanggapi usulan perluasan rumah subsidi yang sempat dilontarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia berencana membahas usulan tersebut lebih lanjut dengan Purbaya.
“Nanti kami akan lihat anggarannya, saya akan tanyakan kepada Pak Purbaya, dukungan kementerian seperti apa,” ujarnya.
Selain program rumah subsidi dan bedah rumah, Kementerian PKP juga tengah menggencarkan program untuk aparatur sipil negara (ASN), seperti pembangunan rumah susun (rusun).
“Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta ini, sudah dibangun dengan baik dan berkualitas dan bisa menjadi contoh yang bagus,” pungkasnya.
