Jakarta – Di tengah kekhawatiran ruang fiskal yang semakin terbatas, ekonom Universitas Indonesia (UI) Rizki Nauli Siregar menyarankan realokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG). Realokasi ini dinilai berpotensi menciptakan ruang fiskal yang lebih luas.
Rizki menyoroti alokasi anggaran Rp 335 triliun untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam APBN 2026.
“Pertanyaan selanjutnya, jika memang ada realokasi, adalah ke mana realokasi dilakukan dan berdasarkan apa,” kata Rizki, Sabtu (14/1/2026).
Menurutnya, anggaran sebaiknya dialokasikan untuk program pembangunan universal, seperti pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas.
Rizki juga menekankan pentingnya penguatan program yang terbukti efektif, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), serta pemenuhan kebutuhan mendesak seperti rekonstruksi bencana dan jaring pengaman di kala inflasi volatile food meningkat.
Implementasi program MBG secara universal dinilai berpotensi mengurangi optimalisasi multiplier effect fiskal. Hal ini disebabkan potensi pemborosan dan pengalihan belanja fiskal dari hal-hal yang lebih mendesak.
“Selain itu, implementasi MBG secara masif juga memperparah misalokasi sumber daya, misalnya mengapa harus Polri yang membangun dan mengelola sampai 1000 SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) padahal Polri memiliki tugas utama lain,” tegasnya.
Program MBG juga menjadi perhatian lembaga pemeringkat utang Moody’s Investor Service, yang menurunkan outlook utang pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif pada Kamis (5/2/2026).
Moody’s memperingatkan risiko pelebaran defisit anggaran akibat membengkaknya belanja dan basis pendapatan yang lemah, yang diperburuk oleh perluasan program sosial seperti MBG dan penyediaan hunian terjangkau.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyatakan membuka peluang realokasi anggaran program MBG tahun ini. Ia memperkirakan anggaran yang terpakai tahun ini tidak akan mencapai Rp 300 triliun, bahkan jika dua kali lipat dari tahun lalu.
Purbaya menegaskan, realokasi akan dilakukan dengan tetap memastikan program MBG berjalan optimal. “Tujuannya bukan menghambat program MBG, tapi mendorong ke arah lebih efisien,” ujarnya di Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).
Presiden Prabowo Subianto mengklaim kebijakan pemangkasan anggaran berhasil menghemat fiskal negara hingga Rp 308 triliun pada tahun pertama pemerintahannya.
“Kami bisa lakukan lebih besar lagi,” ujarnya saat berpidato di acara Indonesia Economy Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Prabowo menjelaskan, sebagian penghematan tersebut digunakan untuk program MBG. Menurutnya, pengalokasian anggaran hasil pemangkasan lebih bijak dibandingkan jika uang itu bocor untuk kegiatan yang tidak produktif.
