Banda Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memacu koordinasi lintas sektoral guna mengejar tenggat penyelesaian hunian tetap bagi para penyintas bencana.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan yang direncanakan untuk tahun anggaran 2026 harus tuntas dalam durasi lima bulan ke depan.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menginstruksikan pengawasan ketat di setiap tahapan konstruksi, mulai dari pembebasan lahan hingga penyediaan infrastruktur dasar.
Tito menekankan bahwa dana senilai lebih dari Rp2 triliun yang dikucurkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) wajib terserap optimal demi menghasilkan hunian layak huni.
“Pembangunan rumah kompleks jauh lebih sulit karena memerlukan lahan, saluran air, listrik, dan akses jalan,” ujar Tito.
Guna memastikan progres di lapangan, jajaran Satgas PRR diwajibkan melakukan pemantauan berkala untuk menjamin realisasi pembangunan sesuai rencana.
Efektivitas penggunaan anggaran disokong melalui sinkronisasi data terpadu yang melibatkan BNPB, Kementerian PKP, serta Badan Pusat Statistik.
Ketua Tim Data Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, menyebut integrasi data mencakup pemetaan penerima manfaat hingga skema pendanaan dari pemerintah maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Validitas data menjadi instrumen vital agar penyaluran bantuan hunian tepat sasaran bagi masyarakat yang terdampak langsung.
Pemerintah saat ini mematok target pembangunan 14.897 unit hunian tetap melalui skema insitu dan relokasi mandiri.
Data terkini menunjukkan 413 unit sedang dalam proses konstruksi, sementara 93 unit lainnya telah berhasil diselesaikan.
Total kebutuhan hunian tetap di wilayah tersebut mencapai 27.035 unit, termasuk 12.138 unit yang diusulkan melalui skema stimulan rumah rusak.
Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,33 triliun khusus untuk membangun 7.952 unit hunian relokasi terpusat pada tahun 2026.
Pembangunan tersebut mencakup rumah tipe 36 beserta fasilitas pendukung seperti jaringan air bersih, sistem drainase, dan ruang terbuka hijau.
Satgas PRR juga memperkuat aspek mitigasi bencana dengan menerapkan verifikasi geologi yang ketat di lokasi pembangunan, seperti yang telah diterapkan di Kabupaten Gayo Lues.
Validasi data penerima bantuan berbasis by name by address pun terus dimaksimalkan melalui verifikasi BPS yang kini telah mencapai tahap kesepuluh.
