Surakarta – PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) bergerak cepat menyalurkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 6,68 triliun untuk mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dana segar ini langsung disalurkan ke sejumlah bank yang menjadi mitra penyalur KPR FLPP.
Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menjelaskan bahwa PMN yang diterima pada akhir Desember 2025 itu langsung digabungkan dengan dana internal dari pasar modal.
“Begitu dana PMN Rp 6,68 triliun kami terima, langsung kami gabungkan dengan dana internal dari pasar modal menjadi Rp 8,03 triliun. Malam itu juga langsung kami salurkan kepada bank-bank penyalur KPR FLPP,” ujar Ananta, Kamis (12/2/2026).
Ananta menambahkan, dana tersebut didistribusikan ke sekitar 15 bank, dengan porsi terbesar diterima oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Penyaluran ini telah dilaporkan kepada pemegang saham dan Komisi XI DPR.
Sejak tahun 2018, PT SMF telah menyalurkan dana sekitar Rp 34 triliun untuk membiayai sekitar 904 ribu unit rumah.
SMF berkontribusi sebesar 25 persen dari total pembiayaan FLPP di seluruh Indonesia dalam program 3 juta rumah. “75 persen melalui BP Tapera, 25 persen melalui SMF,” kata Ananta.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengungkapkan bahwa pemerintah mengalokasikan PMN tunai sebesar Rp 11,45 triliun pada tahun 2025 untuk mendukung tiga sektor strategis, yaitu perumahan, transportasi, dan industri pendukungnya.
PMN untuk sektor perumahan disalurkan kepada PT SMF sebesar Rp 6,68 triliun. Dana ini bertujuan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), di mana 75 persen pembiayaannya ditopang melalui skema FLPP.
Selain sektor perumahan, PMN juga dialokasikan untuk sektor transportasi laut melalui PT Pelni sebesar Rp 2,5 triliun, serta sektor perkeretaapian melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Industri Kereta Api (INKA). PT KAI menerima PMN sebesar Rp 1,8 triliun, sementara PT INKA menerima Rp 473 miliar.
“Investasi tersebut sejalan dengan target investasi pemerintah yang difokuskan pada sektor-sektor dengan dampak pengganda besar terhadap perekonomian nasional,” kata Rionald dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (9/2/2026).
