Lubuk Basung – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bergerak cepat menyediakan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir dan longsor. Langkah ini diambil untuk merelokasi warga dari zona merah yang dianggap tidak aman.
Rabu (10/12), rapat koordinasi virtual digelar untuk membahas strategi percepatan penyediaan huntara.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, memimpin rapat yang dihadiri Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta para bupati dan wali kota se-Sumbar.
Fokus utama rapat adalah penanganan cepat warga terdampak bencana, terutama yang berada di zona merah. Relokasi menjadi prioritas utama untuk mengantisipasi cuaca ekstrem.
Pemerintah pusat telah menetapkan standar huntara dengan ukuran 3,6 x 4,8 meter dan kamar mandi 1,2 x 1,2 meter. Standar ini diharapkan dapat memberikan tempat tinggal yang layak selama masa pemulihan.
Bupati Agam, Benni Warlis, menyatakan kesiapannya mendukung program huntara. Beberapa lokasi telah disiapkan, termasuk di Kecamatan Palembayan dan Tanjung Raya.
Wakil Gubernur Sumbar menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani bencana ini. Program huntara adalah bukti nyata perhatian pemerintah pusat.
Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk memastikan data warga terdampak valid dan tidak ada yang terlewat.
Selain banjir dan longsor, potensi erupsi Gunung Marapi juga menjadi perhatian. Pemerintah akan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menentukan lokasi relokasi yang aman.
Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diharapkan menjadi solusi cepat dan tepat untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana.
