Ranah

Tanah Datar Ajukan Permohonan 554 Unit Huntara Bagi Korban

237
×

Tanah Datar Ajukan Permohonan 554 Unit Huntara Bagi Korban

Sebarkan artikel ini
pemkab-tanah-datar-usulkan-554-huntara-untuk-korban-bencana
Pemkab Tanah Datar Usulkan 554 Huntara untuk Korban Bencana

Padang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat dalam merespons dampak bencana alam yang melanda wilayahnya. Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah telah mengajukan usulan kebutuhan mendesak sebanyak 554 unit hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Usulan ini diajukan sebagai upaya untuk menyediakan tempat tinggal yang layak dan aman bagi para korban secepat mungkin.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyampaikan informasi penting ini saat mendampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, beserta Sestama BNPB, Rustian, dalam kunjungan kerja ke lokasi yang direncanakan untuk pembangunan huntara. Kunjungan tersebut berlangsung di Jorong Padang Kunyik, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, pada hari Jumat, 19 Desember 2025. Kehadiran para pejabat tinggi ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani dampak bencana di Tanah Datar.

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Fadly menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus berupaya maksimal agar Kabupaten Tanah Datar segera mendapatkan alokasi huntara sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. “Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar usulan ini dapat segera direalisasikan,” ujarnya. Tujuannya jelas, agar masyarakat yang terdampak bencana dapat segera menempati hunian yang lebih aman dan layak huni, sehingga mereka dapat memulai kembali kehidupan mereka dengan lebih baik.

Lebih lanjut, Ahmad Fadly meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten akan terus bersinergi dan hadir mendampingi masyarakat dalam proses pemulihan pasca-bencana. “Kami tidak akan meninggalkan masyarakat dalam situasi sulit ini. Dukungan dari berbagai pihak akan terus kami upayakan untuk meringankan beban masyarakat dan mempercepat proses rehabilitasi,” tegasnya. Sinergi antara berbagai tingkatan pemerintahan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pemulihan wilayah Tanah Datar.

Kunjungan Kepala BNPB beserta rombongan ke Tanah Datar memiliki tujuan utama untuk memastikan kesiapan daerah dalam melaksanakan pembangunan huntara. Hal ini mencakup peninjauan lokasi yang telah disiapkan, koordinasi dengan pemerintah daerah terkait teknis pembangunan, serta evaluasi terhadap rencana yang telah disusun. Dengan memastikan kesiapan yang matang, diharapkan pembangunan huntara dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Di Jorong Padang Kunyik sendiri, telah direncanakan pembangunan sebanyak 23 unit huntara. Pembangunan ini diharapkan dapat menjadi solusi sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Meskipun bersifat sementara, huntara ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengungsi, serta menjadi tempat berlindung yang layak selama masa transisi.

Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa pembangunan huntara merupakan bagian dari langkah lanjutan dalam penanganan korban bencana banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. “Setelah masa tanggap darurat dan pengungsian selesai, langkah selanjutnya adalah menyediakan hunian sementara yang layak bagi para korban,” jelasnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Pemerintah berkomitmen untuk terus membangun huntara hingga hunian tetap (huntap) selesai dibangun. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak bencana akan memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen. “Kami akan terus berupaya agar pembangunan huntap dapat segera dimulai, sehingga masyarakat dapat segera memiliki rumah yang permanen dan aman,” ujar Suharyanto.

Bagi para pengungsi yang menempati huntara, pemerintah akan memberikan bantuan biaya hidup sebesar Rp600 ribu per rumah per bulan hingga huntap selesai dibangun. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari para pengungsi selama masa transisi. “Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para pengungsi, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka selama masa sulit ini,” tambahnya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan stimulan bagi rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana. Rumah yang mengalami rusak sedang akan mendapatkan bantuan sebesar Rp30 juta, sementara rumah yang mengalami rusak ringan akan mendapatkan bantuan sebesar Rp15 juta. Bantuan ini akan disalurkan dalam dua tahap untuk memastikan efektivitas penggunaannya. “Bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak, sehingga mereka dapat kembali tinggal di rumah mereka sendiri,” jelas Suharyanto.

Setelah melakukan peninjauan lokasi pembangunan huntara, Kepala BNPB beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk melakukan audiensi dan temu ramah dengan para pengungsi korban bencana. Kegiatan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan masyarakat, serta memberikan dukungan moril kepada mereka. “Kami ingin mendengar langsung dari masyarakat apa yang mereka butuhkan, dan memberikan dukungan moril agar mereka tetap semangat dalam menghadapi cobaan ini,” pungkas Suharyanto.