Padang – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan membuka Klinik Layanan Bersama.
Klinik ini akan mempermudah proses mutasi kendaraan ke plat BA bagi pengusaha angkutan barang dan perkebunan sawit.
Dibuka awal Oktober 2025, klinik ini berlokasi di Gedung Terminal Type A Anak Air, Kota Padang.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, menyoroti potensi kebocoran PAD akibat banyaknya kendaraan operasional perusahaan yang menggunakan plat nomor luar daerah.
“Banyak kendaraan operasional perusahaan, khususnya di sektor transportasi dan perkebunan sawit, masih memakai plat luar daerah,” kata Wagub Vasko saat bertemu pengusaha, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, kendaraan tersebut setiap hari melintasi jalan dan memakai infrastruktur Sumbar, namun pajaknya masuk ke daerah lain.
Klinik Layanan Bersama akan menghadirkan petugas gabungan dari berbagai instansi.
Di antaranya Bapenda, Dinas Perhubungan, BPTD Kelas II Sumbar, Ditlantas Polda Sumbar, serta DPMPTSP.
Kepala Bapenda Sumbar, Syefdinon, menjelaskan bahwa klinik ini akan menjadi solusi satu pintu untuk mempercepat dan mempermudah proses balik nama kendaraan ke plat BA.
Pemprov Sumbar menggandeng BPTD Kelas II Sumbar untuk melakukan pencatatan kendaraan barang yang keluar masuk Sumbar di seluruh jembatan timbang.
Wagub Vasko mengajak seluruh pengusaha untuk berkomitmen mengembalikan identitas kendaraan ke plat BA.
Ia meyakini, jika seluruh kendaraan yang beroperasi di Sumbar beralih ke plat BA, tambahan PAD bisa mencapai ratusan miliar rupiah per tahun.
Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki jalan rusak, membangun sekolah, meningkatkan layanan kesehatan, serta mendukung program kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Wagub juga mengimbau perusahaan sawit untuk berkontribusi dalam perbaikan jalan, pembangunan fasilitas publik, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar.
Pemprov Sumbar juga mendorong perusahaan rekanan untuk mewajibkan armada yang digunakan sudah berplat BA.
Sebelumnya, salah seorang tokoh Sumatera Barat, HM Tauhid mempertanyakan soal banyaknya kendaraan, terutama angkutan barang di Sumbar berplat nomor non BA, alias bukan Sumatera Barat.
