Bogor – Utang pemerintah pusat mencapai Rp 9.138,05 triliun hingga akhir semester I 2025.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim posisi utang tersebut masih aman dan terkendali.
“Ini cukup rendah dan moderat dibanding banyak negara lain,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Suminto, di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Suminto menjelaskan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 39,86 persen.
Angka ini masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dari total utang, pinjaman pemerintah tercatat Rp 1.157,18 triliun.
Rinciannya, pinjaman luar negeri Rp 1.108,17 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 49,01 triliun.
Komponen terbesar utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 7.980,87 triliun.
SBN berdenominasi rupiah mendominasi dengan Rp 6.484,12 triliun, sedangkan valuta asing Rp 1.496,75 triliun.
Kemenkeu berencana merilis data utang setiap kuartal.
Langkah ini dilakukan agar statistik utang lebih kredibel dan sejalan dengan rilis data PDB oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, sejumlah ekonom menyoroti meningkatnya beban bunga utang.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyoroti rasio pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak yang terus meningkat.
“Artinya, 26 persen penerimaan pajak digunakan untuk membayar bunga utang. Ini menunjukkan beban fiskal yang makin berat,” kata Bhima.
Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak 2025 sebesar Rp 2.076,9 triliun.
Sementara pembayaran bunga utang mencapai Rp 552,8 triliun.
Pembayaran bunga diproyeksikan naik menjadi Rp 599,4 triliun pada 2026, meningkat 8,6 persen dari tahun ini.
Bhima menilai tingginya imbal hasil obligasi pemerintah menjadi penyebab utama beban bunga yang tinggi.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menambahkan, rasio beban utang terhadap pendapatan (DSR) sudah mencapai 45 persen pada 2024.
Angka ini jauh di atas rekomendasi IMF yang hanya 25 hingga 35 persen.
Awalil juga menyoroti pembayaran bunga utang yang kini menjadi pos terbesar dalam belanja negara, bahkan melampaui belanja pegawai.
