Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menuntut pergeseran paradigma kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) agar beralih dari sekadar pemenuhan target administratif menuju penciptaan dampak nyata bagi masyarakat.
Transformasi pola kerja ini menjadi kunci vital guna mendongkrak percepatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Arahan tersebut disampaikan Bima saat membuka pelatihan Design Thinking bagi jajaran ASN pemerintah daerah di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pemahaman mendalam mengenai posisi sebagai pelayan publik merupakan tantangan utama yang harus menjadi fondasi bagi seluruh aparatur negara.
“Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua adalah pelayan publik; itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru,” ujar Bima.
Mantan Wali Kota Bogor ini mendesak abdi negara untuk lebih proaktif turun langsung ke lapangan guna membedah persoalan warga melalui dialog interaktif serta validasi data yang akurat.
Penerapan metode human-centered atau pendekatan berbasis kebutuhan warga dinilai krusial agar setiap kebijakan pemerintah tepat sasaran.
Bima menilai Design Thinking sangat relevan diimplementasikan karena menempatkan empati sebagai orientasi utama dalam memecahkan problematika publik.
“Apa yang kita kerjakan memang yang dibutuhkan oleh warga, dirasakan oleh warga, dan menjadi isu utama,” imbuhnya.
Saat ini, data Kemendagri mengungkap sebanyak 140 daerah masih menemui kendala dalam memenuhi SPM akibat keterbatasan anggaran.
Situasi tersebut menuntut ASN untuk lebih kreatif dalam memastikan layanan dasar tetap berjalan optimal sekalipun di tengah keterbatasan sumber daya.
Bima pun menekankan pentingnya bagi ASN masa depan untuk mengasah kemampuan kolaborasi, pengolahan data yang presisi, serta komunikasi publik yang efektif.
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari 17 kabupaten dan kota yang tersebar di lima provinsi.
Program peningkatan kompetensi tersebut merupakan hasil kolaborasi antara The Reform Initiatives (TRI), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, dan Ford Foundation.
