Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyerukan penguatan budaya kewaspadaan dini sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas serta harmoni sosial di tengah masyarakat.
Instruksi tersebut mengemuka dalam forum Peningkatan Kapasitas Kewaspadaan Dini Masyarakat yang berlangsung pada Kamis (6/8/2026).
Muhidi menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga keamanan lingkungan tidak semestinya dibebankan secara eksklusif kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Partisipasi aktif seluruh elemen warga menjadi determinan krusial dalam mendeteksi serta memetakan potensi gangguan keamanan sejak level terbawah.
Politisi ini menyayangkan kecenderungan sikap apatis sebagian kelompok yang membiarkan praktik negatif atau kemaksiatan tumbuh subur di lingkungan sekitar mereka.
“Kita semua memiliki tanggung jawab untuk saling mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran,” tegas Muhidi.
Langkah preventif melalui teguran yang santun dan persuasif dinilai sebagai bentuk kepedulian nyata demi menjamin masa depan generasi muda.
Pendekatan dialogis yang mengedepankan sisi kemanusiaan tanpa kekerasan dianggap jauh lebih efektif untuk merangkul individu yang mulai menyimpang dari norma sosial.
Selain stabilitas fisik, Muhidi juga menyoroti urgensi literasi digital sebagai benteng pertahanan krusial dalam menghadapi gempuran arus informasi yang masif.
Publik diminta melakukan verifikasi ketat sebelum meyakini atau menyebarluaskan konten yang kejelasannya masih diragukan.
“Cek dulu kebenarannya, dari mana sumbernya, apa manfaatnya, baru kemudian ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Cakupan kewaspadaan dini yang diusung harus bersifat komprehensif, mulai dari isu kesehatan hingga kesiapsiagaan mitigasi bencana.
Deteksi dini yang dilakukan secara kolektif diyakini mampu mereduksi dampak ancaman sebelum ekskalasinya berubah menjadi persoalan yang lebih besar.
Sinergi kuat antara warga diharapkan mampu menciptakan rasa aman sekaligus mendongkrak kesejahteraan kolektif di Sumatera Barat.
