Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tancap gas mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mendongkrak transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menilai transformasi digital dalam sistem keuangan daerah merupakan urgensi yang tidak bisa ditunda di tengah tuntutan keterbukaan informasi.
Arry menyampaikan pandangan tersebut saat mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam forum Bank Nagari ETPD Partnership Gathering 2026 di Padang, Jumat (25/9/2026).
Seluruh pemangku kepentingan kini didorong untuk merapatkan barisan demi memastikan digitalisasi transaksi mampu meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik.
Penerapan ETPD bukan sekadar langkah teknis, melainkan strategi fundamental untuk membangun sistem keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan ekosistem transaksi digital yang berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi solid antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor perbankan.
Inovasi sistem transaksi harus mampu menjawab tantangan efisiensi sekaligus memangkas hambatan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah.
Forum strategis ini turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Perekonomian Puji Gunawan, serta Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Simon Saimima.
Kehadiran Bupati Padang Pariaman dalam acara tersebut semakin menegaskan komitmen kolektif daerah dalam mengawal digitalisasi keuangan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis sinergi lintas sektor ini akan mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang modern, inklusif, dan berdaya saing.
