Jakarta – Pemerintah terus berupaya mengejar target penyediaan rumah layak huni bagi jutaan keluarga di Indonesia. Saat ini, Indonesia masih menghadapi kekurangan 9,9 juta unit rumah.
Selain itu, 26 juta keluarga lainnya masih tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infraswil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah mempercepat Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional.
AHY menyampaikan hal tersebut saat memaparkan capaian satu tahun Kemenko Infraswil di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Per 29 September 2025, beberapa skema pembiayaan menunjukkan perkembangan positif.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah terealisasi 200.809 unit dari target 350.000 unit (57%).
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencapai 23.420 unit dari target 45.073 unit (52%).
Sebanyak 177.970 unit rumah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).
AHY menambahkan, masalah perumahan bukan hanya soal ketersediaan unit. Kebijakan tata ruang yang semakin kompleks, terutama di kawasan perkotaan, juga menjadi tantangan.
Pemerintah menghadapi dilema dalam menyelaraskan pembangunan perumahan dengan kepentingan lain. Pertumbuhan industri dan ketahanan pangan menjadi pertimbangan utama.
Banyak lahan produktif yang semula untuk pertanian kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.
“Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang semakin padat,” pungkas AHY.
