Dharmasraya – Ironi terjadi di dunia pendidikan. Pejabat negara yang sering mengagungkan sekolah negeri, justru banyak yang memilih menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah kualitas pendidikan yang selama ini digaungkan benar-benar terpercaya?
Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, hanya sekitar 10-20 persen pejabat yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Sebagian besar memilih sekolah swasta.
Bukan masalah jika pejabat mampu memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya. Namun, persoalan muncul ketika keputusan pribadi bertentangan dengan kebijakan yang dibuat.
Jika pembuat kebijakan saja kurang yakin dengan kualitas sekolah negeri, bagaimana masyarakat bisa percaya? Apakah ini cerminan kegagalan sistem atau standar ganda di kalangan elit birokrasi?
Kondisi ini memperlebar jurang sosial. Anak dari keluarga mampu bisa menikmati pendidikan di sekolah swasta. Sementara, anak dari keluarga kurang mampu hanya bisa pasrah dengan kualitas sekolah negeri yang diragukan.
Sekolah negeri pun sering menjadi “laboratorium kebijakan”. Kebijakan berubah-ubah sesuai visi menteri yang menjabat, tanpa konsistensi jangka panjang.
Sudah saatnya pejabat negara menunjukkan komitmen nyata. Jika percaya sekolah negeri mampu mencetak generasi unggul, buktikan dengan menyekolahkan anak-anak mereka di sana.
Jika tidak, minimal akui secara jujur bahwa sistem pendidikan masih jauh dari harapan. Kemudian, benahi sistem tersebut dengan serius.
Kepercayaan terhadap sekolah negeri yang pudar sama saja dengan membekali rakyat dengan senjata tumpul. Jika pendidikan adalah senjata untuk mengubah dunia, semua pihak, termasuk pejabat, harus berani memegang senjata yang sama.
