Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan ekonomi pascabanjir bandang. Langkah ini menjadi fokus utama dalam upaya mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerima laporan terkini terkait penanganan bencana tersebut melalui pertemuan virtual, Jumat (9/1/2026).
Kepala Bappeda Kota Padang Panjang, Putra Dewangga, melaporkan detail kondisi pemulihan kepada Mendagri. Pemulihan ini mencakup aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.
Putra Dewangga menjelaskan bahwa hingga 8 Januari 2026, proses pemulihan menunjukkan tren positif. Meskipun demikian, beberapa sektor masih memerlukan perhatian khusus.
Sektor pendidikan menjadi perhatian utama dengan 19 ruang kelas PAUD/TK dan 51 ruang kelas SD yang terdampak banjir.
Selain itu, banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan sepanjang 500 meter.
Aktivitas ekonomi warga di kawasan Jembatan Kembar juga terganggu akibat bencana, dan sebagian masyarakat terpaksa direlokasi.
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya pemantauan berbasis data terhadap daerah terdampak bencana.
“Pengecekan harus dilakukan secara detail dan berbasis data agar upaya normalisasi benar-benar tepat sasaran,” tegas Mendagri.
Pemerintah Pusat akan memprioritaskan daerah dengan kondisi terberat, terutama yang menghadapi gangguan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Mendagri menginstruksikan percepatan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah terdampak. APBD 2026 dapat direvisi dengan payung hukum yang ada.
Badan Pusat Statistik (BPS) diperintahkan untuk mendata masyarakat yang mengalami penurunan kesejahteraan akibat bencana. Data ini akan digunakan untuk mengusulkan mereka masuk dalam Data Terpadu Program Keluarga Harapan (PKH).
