Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat resmi mengesahkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (29/9/2026).
Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, bersama jajaran wakil ketua, Evi Yandri Rajo Budiman dan Nanda Satria.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, turut hadir bersama para kepala OPD dan unsur Forkopimda untuk mengawal proses krusial ini.
Muhidi menyoroti beratnya tantangan fiskal yang membayangi penyusunan anggaran tahun ini.
Defisit murni sebesar Rp204 miliar muncul akibat merosotnya target pendapatan daerah serta membengkaknya kebutuhan belanja untuk penanganan bencana.
Guna menyeimbangkan postur keuangan, DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan langkah rasionalisasi belanja sekaligus optimalisasi pendapatan.
Kesepakatan akhir menetapkan pendapatan daerah sebesar Rp6,76 triliun dengan alokasi belanja mencapai Rp6,95 triliun.
Penerimaan pembiayaan dipatok pada angka Rp284,67 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp92 miliar.
Muhidi mendesak pemerintah daerah segera mengirimkan dokumen persetujuan ini kepada Menteri Dalam Negeri untuk menjalani proses evaluasi.
Percepatan birokrasi ini krusial agar program pembangunan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Gubernur Mahyeldi mengapresiasi sinergi legislatif dan eksekutif yang mampu merampungkan pembahasan di tengah keterbatasan fiskal.
Pembangunan berbasis data akurat menjadi komitmen utama pemerintah agar pelayanan dasar masyarakat tetap terjaga.
Selain APBD 2026, rapat tersebut juga menjadi forum penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi terkait RAPBD 2027.
Mahyeldi mengakui bahwa tahun anggaran 2027 akan menuntut kehati-hatian ekstra dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini tengah memacu penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembaruan basis data pajak.
Fokus utama diarahkan pada optimalisasi pajak kendaraan bermotor, alat berat, serta bahan bakar.
Stabilitas anggaran juga akan dijaga melalui efisiensi belanja pegawai dan pembatasan penerimaan ASN dari luar daerah.
Tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 2025 tetap menjadi prioritas dengan kebutuhan dana mencapai Rp21,449 triliun.
Seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa anggaran merupakan instrumen vital bagi pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah.
