Jakarta – Keseimbangan antara suplai dan permintaan menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini ditegaskan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Komisi XI DPR, Jumat (23/1/2026).
Solikin menyoroti pentingnya kebijakan yang tidak hanya fokus pada suplai, tetapi juga pada upaya mendorong permintaan.
“Likuiditas yang telah digelontorkan tidak otomatis terserap untuk kegiatan ekonomi riil,” kata Solikin saat menjawab pertanyaan terkait efektivitas kebijakan moneter.
Menurutnya, penambahan likuiditas oleh BI, termasuk penempatan dana pemerintah di Himbara, belum optimal. Hal ini disebabkan perbankan memiliki pipeline sendiri.
“Sektor-sektor yang akan menyerap kredit belum kuat demand-nya,” imbuhnya.
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, sebelumnya menanyakan apakah ketersediaan primary money menjadi satu-satunya faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dari kebijakan moneter.
Solikin menjelaskan bahwa primary money atau M0 memang penting, namun masalah utama saat ini adalah lemahnya permintaan.
Ia juga menyoroti bahwa dampak kebijakan moneter bersifat tidak langsung karena melalui intermediasi perbankan.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menurut Solikin, kini membahas hambatan pertumbuhan ekonomi selain resiliensi keuangan.
“Kami melihat aspek struktural, seperti komposisi special rate yang tinggi dan undisbursed loan (kredit menganggur),” jelasnya.
Solikin menduga dunia usaha masih wait and see karena persepsi yang belum kuat terhadap prospek ekonomi ke depan.
Solikin Juhro merupakan kandidat dari internal Bank Indonesia yang memulai karirnya pada tahun 1994.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Institut Bank Indonesia (2017-2022), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (2022-2023), dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial sejak 2023.
