Padang – Pemerintah Kota Padang menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Selasa (31/3/2026).
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah kewajiban mematuhi aturan perundang-undangan terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen pada November 2027. Saat ini, realisasi belanja pegawai di lingkungan Pemkot Padang masih berada di angka 47 persen.
Maigus mengakui bahwa upaya menekan angka belanja pegawai ke level 30 persen bukanlah perkara mudah. Ia menyebut kebijakan tersebut memiliki risiko sosial yang signifikan bagi pemerintah daerah.
Selain beban belanja pegawai, struktur APBD Kota Padang ke depan juga akan tertekan oleh kebutuhan anggaran untuk penanganan dampak bencana yang baru saja terjadi. Kondisi fiskal yang terbatas ini menuntut seluruh perangkat daerah untuk mengambil langkah strategis dan terukur.
Guna mengatasi persoalan tersebut, Maigus menyatakan akan mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia menilai sinergi lintas instansi sangat krusial agar efektivitas kebijakan pembangunan tetap terjaga.
Musrenbang ini menjadi forum strategis yang mempertemukan DPRD, perangkat daerah, dan elemen masyarakat untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan. Maigus mengajak seluruh pihak memperkuat semangat gotong royong dan komitmen bersama.
Ia berharap kolaborasi yang solid mampu mendorong efisiensi belanja daerah. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan asli daerah di masa mendatang.
