Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/10/2026).
Mahyeldi menekankan bahwa komitmen integritas harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar dokumen administratif.
“Komitmen tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan janji kelembagaan yang mesti diterjemahkan ke dalam kebijakan, sistem, perilaku, dan tindakan nyata,” ujar Mahyeldi.
Kegiatan ini melibatkan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPK RI, BPKP, LKPP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di daerah tersebut.
Ruang lingkup komitmen mencakup penguatan tata kelola anggaran, manajemen aparatur, hingga pengawasan pengadaan barang dan jasa.
Mahyeldi menyoroti pentingnya tata kelola yang kuat di tengah tantangan ekonomi dan dampak bencana hidrometeorologi yang merugikan daerah sekitar Rp33,5 triliun.
“Ini bukan angka yang kecil, karena itu, dalam kondisi seperti ini, tata kelola pemerintahan tidak boleh berjalan biasa-biasa saja,” tegasnya.
Gubernur mengingatkan jajarannya agar tidak membiarkan munculnya bencana kedua akibat lemahnya tata kelola, seperti korupsi atau penyimpangan anggaran.
Ia meminta setiap rupiah dalam APBD harus memiliki tujuan yang jelas, proses yang dapat dipertanggungjawabkan, serta manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mulai menerapkan instrumen Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention berbasis risiko atau MCSP-RBS.
Mahyeldi berharap sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas serta aparat penegak hukum terus diperkuat demi kepentingan publik.
Ketua KPK RI, Komjen Pol. (Purn) Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi sejak dini.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen Pol. (Purn) Akhmad Wiyagus, mendorong kepala daerah untuk menempatkan integritas sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan.
Ia meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berfungsi sebagai sistem peringatan dini untuk menindaklanjuti potensi masalah sebelum berkembang menjadi kasus hukum.
