Padang – Pemerintah Kota Padang memperkuat komitmen dalam membenahi tata kelola pemerintahan melalui kerja sama strategis dengan Ombudsman Republik Indonesia. Sinergi ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi di lingkungan pemerintah daerah setempat.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, dan Pimpinan Ombudsman RI, Maneger Nasution, di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026). Agenda ini turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, beserta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah terkait.
Ruang lingkup kolaborasi ini mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari percepatan penanganan pengaduan masyarakat, pertukaran data, hingga penguatan sosialisasi standar pelayanan. Kedua lembaga juga sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan setiap layanan berjalan sesuai koridor yang ditetapkan.
Fadly Amran menegaskan bahwa langkah ini merupakan implementasi nyata dari program unggulan “Padang Amanah”. Ia optimistis kemitraan tersebut akan mendorong terciptanya birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
“Berkat berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan, nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang kini mencapai 93,67, jauh melampaui target nasional. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kota Padang tercatat 87,31, menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera,” papar Fadly.
Di sisi lain, Maneger Nasution memberikan apresiasi atas sikap proaktif jajaran Pemkot Padang. Menurutnya, keterbukaan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi tindakan korektif menjadi indikator kuat keseriusan dalam memperbaiki sistem pelayanan.
“Kota Padang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat proaktif, akomodatif, dan kooperatif. Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan serta memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutur Maneger.
Lebih lanjut, Maneger menilai sinergi ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk menutup celah maladministrasi yang berpotensi memicu praktik korupsi. Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, menyatakan kesiapan pihaknya untuk terus mendampingi Pemkot Padang dalam menghadirkan pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
