Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang merespons catatan kritis lima fraksi DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Wakil Wali Kota, Allex Saputra, menyampaikan penjelasan resmi tersebut dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama, Senin (15/6/2026).
Dalam forum yang dipimpin Ketua DPRD Imbral tersebut, pemerintah memaparkan capaian kinerja belanja modal yang menyentuh angka 85,51 persen sepanjang 2025. Realisasi ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2024 yang berada di level 73,99 persen dan 63,20 persen pada 2023.
Terkait sorotan mengenai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), pemerintah membantah anggapan bahwa hal tersebut mencerminkan kegagalan program. Sebaliknya, angka SiLPA diklaim sebagai hasil dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan maupun volume pekerjaan.
Khusus untuk SiLPA pada pos Belanja Tidak Terduga (BTT), pemerintah menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari bantuan pascabencana yang diterima pada akhir Desember 2025. Anggaran ini dipastikan akan dialokasikan kembali dalam APBD 2026 untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Guna memperkuat kemandirian fiskal, pemkot kini mengoptimalkan pemutakhiran data berbasis geospasial serta digitalisasi pembayaran non-tunai. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor hotel, restoran, dan retribusi persampahan, sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.
Pemerintah juga mengakui adanya hambatan administratif perbankan yang sempat mengganggu penyaluran subsidi bunga bagi pelaku UMKM. Sebagai langkah perbaikan, dinas terkait berkomitmen memperkuat pendampingan agar akses permodalan tersebut dapat terserap optimal oleh masyarakat.
Menutup nota jawaban tersebut, Allex menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran tetap difokuskan pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk melanjutkan pembahasan lebih mendalam bersama legislatif demi kemajuan daerah.
“Kami sangat terbuka untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam pada tahapan berikutnya. Semua ini demi perbaikan bersama dan kemajuan Kota Padang Panjang yang kita cintai,” ujar Allex.
