Jakarta – Kerugian akibat demonstrasi yang berujung ricuh pada akhir Agustus 2025 lalu mencapai Rp 150 miliar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat angka tersebut sebagai total klaim asuransi kerusakan bangunan dan fasilitas umum.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut data ini berasal dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).
“Total klaim akibat peristiwa kerusuhan akhir Agustus 2025 mencapai sekitar Rp 150 miliar,” ujar Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (30/10/2025).
Klaim tersebut diajukan dari empat lini bisnis, meliputi properti, kendaraan bermotor, engineering, dan aneka.
OJK menekankan pentingnya penyelesaian klaim sesuai ketentuan polis dan prinsip kehati-hatian.
Hal ini dilakukan untuk melindungi hak pemegang polis dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi.
Ogi sebelumnya juga menyoroti pentingnya asuransi tambahan risiko huru-hara atau Riot, Strike, Malicious Damage, and Civil Commotion (RSMDCC).
Perluasan jaminan asuransi ini dinilai memberikan kepastian perlindungan bagi pemilik aset, baik publik maupun pribadi, dari kerugian akibat kerusuhan atau demonstrasi.
OJK berharap prospek lini bisnis RSDMCC akan meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap risiko huru-hara atau demonstrasi.
Sejumlah bangunan dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus lalu.
Bangunan yang mengalami kerusakan di antaranya Polsek Ciracas, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Mamuju, pagar depan Gedung MPR-DPR, dan Gedung DJKN Kanwil Jakarta.
Aset-aset ini dijamin oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN).
Selain itu, beberapa gedung lain yang dilindungi asuransi swasta adalah gedung DPRD Sulawesi Selatan, Gedung Grahadi Surabaya, tiga unit pos polisi di Slipi, Salemba, Gunung Sari, dan sebuah hotel di Bandung.
