Jakarta – Pemerintah daerah (Pemda) yang berkinerja baik berpotensi mendapatkan insentif fiskal. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengajukan permohonan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Insentif tersebut akan diberikan kepada Pemda yang berhasil menjaga stabilitas harga atau inflasi, serta mendorong digitalisasi di daerah.
Airlangga menyampaikan permohonan ini saat memberikan sambutan dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Jakarta, 28 November 2026.
Dalam agenda PTBI, Presiden dijadwalkan menyerahkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award 2025 kepada TPID berkinerja terbaik.
Selain itu, akan diserahkan pula Championship TP2DD 2025 bagi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang berhasil mengakselerasi digitalisasi keuangan daerah.
“Kami berharap arahan Bapak Presiden, daerah yang dapat award, mohon mendapat insentif fiskal,” ujar Airlangga.
Airlangga juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan terkait ketersediaan dana insentif.
“Tadi Pak Menteri Keuangan saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia, jumlahnya enggak terlalu besar kira-kira Rp 786 miliar yang dibagi,” jelasnya.
Pemerintah memiliki forum sinergi melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2025.
Forum ini bertujuan menjaga stabilitas inflasi dan mendorong transformasi digital nasional.
Upaya ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Inflasi yang terkendali akan menjaga daya beli masyarakat, mendukung iklim investasi, dan menstabilkan harga kebutuhan pokok.
Bank Indonesia bersama Pemda terus memperkuat Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), terutama dalam menjaga harga pangan bergejolak.
Percepatan digitalisasi keuangan daerah bertujuan meningkatkan efisiensi transaksi pemerintah, tata kelola yang lebih transparan, serta mendukung inklusi keuangan.
Langkah ini diharapkan memperkuat fiskal daerah, meningkatkan layanan publik, dan menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
