Jakarta – Pemerintah mencatat Indonesia meraih komitmen investasi hampir Rp 1.400 triliun dalam tiga bulan terakhir. Jumlah itu dinilai setara dengan hampir 60 persen dari target investasi nasional sepanjang tahun ini.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut menunjukkan besarnya peran dunia usaha dalam mendorong arus investasi ke Indonesia. “Ini hampir 60 persen dari target investasi Indonesia di tahun ini. Jadi sebenarnya 60 persen dikerjakan Pak Anindya Bakrie,” kata Airlangga di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Airlangga menyampaikan pernyataan itu saat memberikan sambutan dalam seminar Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kedutaan Besar Inggris.
Ia menegaskan bahwa proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD bukan semata tugas pemerintah. Menurut Airlangga, dunia usaha juga terlibat aktif dalam agenda tersebut, termasuk melalui kedekatan pemerintah dengan Kadin.
Karena itu, kata dia, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie kerap ikut dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Airlangga menilai keterlibatan itu mencerminkan keterhubungan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
Politikus Golkar itu juga menyebut Indonesia dalam tiga bulan terakhir telah menandatangani nota kesepahaman senilai hampir Rp 1.400 triliun dengan Korea, Jepang, dan Amerika Serikat.
Di sisi lain, proses tinjauan teknis aksesi Indonesia ke OECD akan berlanjut pada paruh kedua tahun ini. “Akan ada technical review di Juli. Tentu kita berharap, karena ini kan sector by sector, harapannya bisa terus berproses,” ujar Airlangga.
Ia menilai keanggotaan OECD akan memperkuat hubungan dagang dan investasi Indonesia di tengah ketidakpastian global. OECD sendiri merupakan organisasi internasional yang beranggotakan 38 negara dan menjadi platform multilateral bagi kebijakan ekonomi pembangunan.
Saat ini, setidaknya ada tiga sektor yang sedang ditinjau OECD, yakni lingkungan, perdagangan, dan kebijakan digital. Hubungan Indonesia dan OECD bermula pada 2007 ketika Indonesia ditetapkan sebagai mitra kunci, sebelum akhirnya berubah status menjadi negara kandidat aksesi pada Maret 2024.
