Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki mandat sosial.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menekankan perlunya pembenahan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan perusahaan.
Hal itu disampaikan Andre Rosiade saat membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Taspen, PT Asabri, dan PT Reasuransi Indonesia Utama di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Menurutnya, transformasi tata kelola BUMN bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Andre yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI menegaskan pada Selasa (1/7/2025), Transparansi dan efisiensi operasional harus ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan institusi.
Andre mengingatkan ketiga BUMN tersebut memiliki peran strategis bagi masyarakat dan harus dijalankan dengan akuntabilitas tinggi.
Ia menambahkan, tantangan struktural seperti perubahan demografi, tekanan fiskal, dan ketidakpastian global tidak dapat dihadapi dengan pola lama.
Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu juga menekankan pentingnya BUMN membangun sistem manajemen yang adaptif dan responsif.
“Sorotan bukan hanya datang dari publik, tapi juga dari lembaga pengawas. Roadmap 2025 harus menunjukkan kesiapan menuju sistem modern yang berkelanjutan dan berlandaskan tata kelola yang baik,” katanya.
Andre menjelaskan RDP tersebut tidak hanya mengevaluasi capaian tahun 2024, tetapi juga membahas rencana kerja, roadmap strategis, perkenalan mitra kerja, serta isu-isu aktual.
Komisi VI DPR RI menegaskan perencanaan yang disampaikan harus mencerminkan komitmen untuk menjawab mandat sosial dan tantangan struktural, bukan sekadar mengejar target keuangan.
“Ke depan, kita ingin melihat BUMN yang tidak hanya besar, tetapi juga bersih, efisien, dan proaktif membangun masa depan,” tegasnya,
