Denpasar – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengaudit platform Coretax secara independen sebelum serah terima dari konsorsium LG CNS-Qualysoft. Audit ini bertujuan memastikan tata kelola yang baik dalam proyek tersebut.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan, audit ini penting untuk “clearing” beberapa hal.
“Akan ada audit deliverables, ini sangat governance sekali yang akan dilakukan oleh pihak independen,” ujar Bimo di Denpasar, Bali, Selasa (25/11/2025).
Deloitte, perusahaan konsultan dan audit bidang perpajakan, akan menjadi salah satu pihak yang mengaudit karena tercantum dalam kontrak proyek.
Selain itu, lembaga independen dari perguruan tinggi juga akan mengaudit teknologi informasi Coretax pada pekan depan.
Pengecekan akan meliputi rigiditas, fleksibilitas sistem, serta keamanan data. Kedaulatan dalam penguasaan data juga akan diperiksa secara menyeluruh dengan meminta pendapat hukum.
Tim internal DJP juga akan melakukan pengecekan saat praktik langsung.
Setelah serah terima pada 2026, sistem akan dikembangkan untuk analisis dan perbandingan data.
“Begitu nanti serah terima, kami akan langsung masukkan algoritma baru, lalu sekarang sistem masih sangat steril karena masa penjaminan dari vendor,” kata Bimo.
Sebelumnya, Coretax sempat mengalami masalah terkait pengalaman pengguna (UX), seperti latensi dan kesulitan akses.
Namun, Bimo mengklaim bahwa throughput saat ini sudah lebih tinggi dengan latensi rendah.
DJP mengembangkan Coretax untuk menyederhanakan layanan perpajakan dalam satu platform terintegrasi.
Wajib pajak diharapkan dapat beradaptasi dengan antarmuka pengguna (UI) terbaru Coretax.
“Maka itu kami terus mendorong, kami memberikan meja-meja pelayanan untuk asistensi langsung selain juga melalui media-media sosialisasi, help desk, coaching clinic,” pungkas Bimo.
