Jakarta – Bank Kalbar mempercepat transformasi digital setelah resmi berstatus perseroan daerah (Perseroda) pada Agustus 2025. Perubahan status tersebut dinilai memperkuat kesiapan bank milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat itu dalam menghadapi tuntutan layanan perbankan berbasis teknologi yang andal, efisien, dan sesuai standar global.
Sebagai bagian dari penguatan transformasi, Bank Kalbar meningkatkan IT Service Management berbasis Information Technology Infrastructure Library (ITIL) dan ISO/IEC 20000. Langkah ini ditempuh untuk memperkokoh tata kelola layanan teknologi informasi di tengah pesatnya digitalisasi industri perbankan.
Penguatan sistem manajemen layanan IT yang terstandar dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja bisnis bank, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip tata kelola yang baik. Di saat yang sama, Bank Kalbar mencatat kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun buku 2025.
Pada 2025, Bank Kalbar membukukan laba bersih Rp511 miliar dan menyetorkan dividen Rp135,8 miliar kepada pemerintah daerah. Capaian itu ditopang profil risiko kredit yang rendah dengan NPL Gross 1,85 persen dan NPL Net 0,58 persen, efisiensi operasional melalui BOPO 69,94 persen, serta permodalan yang kuat dengan CAR 36,97 persen.
Dari sisi profitabilitas, bank daerah tersebut mencatat ROA 2,61 persen dan ROE 12,28 persen. Likuiditas juga tetap terjaga dengan LDR 85,59 persen. Adapun total aset Bank Kalbar mencapai Rp27,68 triliun, dengan aset produktif sebesar Rp26,75 triliun pada tahun lalu.
Bank Kalbar juga menunjuk Edy Kusnadi sebagai calon direktur utama melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 11 Februari 2026. Penunjukan itu diharapkan dapat memperkuat dukungan bank terhadap program pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Edy mengatakan kondisi Bank Kalbar sangat sehat berdasarkan kinerja keuangan sepanjang 2025. Ia menegaskan, peran bank daerah dalam ekonomi lokal juga terlihat dari penyaluran kredit UMKM yang telah mencapai Rp2,93 triliun kepada 19 ribu debitur per 31 Maret 2026.
“Penambahan kredit UMKM tetap menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi, penguatan fungsi kepatuhan, serta pelaksanaan audit secara berkala sebagai bagian dari three lines of defense,” kata Edy.
