Padang – Bank Indonesia mengingatkan pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk memperketat kewaspadaan terhadap potensi tekanan inflasi menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Kombinasi lonjakan konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, dan kemungkinan terganggunya pasokan pangan nasional dinilai bisa memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Peringatan itu disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Padang, Selasa (12/5/2026).
Hingga April 2026, inflasi di Sumatera Barat masih terkendali dan berada dalam sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen. Ikram menilai capaian tersebut tidak lepas dari kuatnya sinergi lintas pemangku kepentingan di daerah.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujarnya, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Namun, Bank Indonesia menilai stabilnya inflasi saat ini belum menjadi alasan untuk lengah. Sejumlah faktor berpotensi memberi tekanan harga dalam waktu dekat, terutama kemungkinan turunnya produksi pangan di Pulau Jawa akibat dampak El Nino. Bila itu terjadi, arus pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat, bisa terganggu.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” kata Ikram.
Menjelang Idul Adha, BI juga menyoroti kecenderungan naiknya konsumsi masyarakat yang biasanya mendorong permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah antisipatif dari sisi permintaan maupun pasokan.
Selain faktor musiman, BI mencermati meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, khususnya dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi ini memang menopang ekonomi daerah, tetapi juga dapat menambah tekanan inflasi bila stok barang tak cukup tersedia.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Di luar pangan, BI meminta penguatan antisipasi pada distribusi energi serta risiko imported inflation yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan pengendalian inflasi menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi daerah. Ia menilai kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha akan menentukan terjaganya laju pertumbuhan ekonomi Sumbar.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Dalam agenda yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi ini disiapkan untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antardaerah secara digital.
